Pengangguran terdidik

BAB I

PENDAHULUAN

 

A. LATAR BELAKANG.

Pendidikan dalam pandangan tradisional selama sekian dekade dipahami sebagai bentuk pelayanan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat, dalam konteks ini pelayanan pendidikan sebagai bagian dari public service atau jasa layanan umum dari negara kepada masyarakat yang tidak memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat, sehingga pembangunan pendidikan tidak menarik untuk menjadi tema perhatian, kedudukannya tidak mendapat perhatian menarik dalam gerak langkah pembangunan. Opini yang berkembang justru pembangunan sektor pendidikan hanyalah sektor yang bersifat memakan anggaran tanpa jelas manfaatnya (terutama secara ekonomi). Pandangan demikian membawa orang pada keraguan bahkan ketidakpercayaan terhadap pembangunan sektor pendidikan sebagai pondasi bagi kemajuan pembangunan disegala sektor. Ketidakyakinan ini misalnya terwujud dalam kecilnya komitmen anggaran untuk sektor pendidikan. Mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan dianggap buang-buang uang yang tidak bermanfaat. Akibatnya alokasi anggaran sektor pendidikanpun biasanya sisa setelah yang lain terlebih dahulu.

Cara pandangan ini sekarang sudah mulai tergusur sejalan dengan ditemukannya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi vital pendidikan dalam memahami dan memposisikan manusia sebagai kekuatan utama sekaligus prasyarat bagi kemajuan pembangunan dalam berbagai sektor.

Konsep tentang investasi sumber daya manusia (human capital investment) yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi (economic growth), sebenarnya telah mulai dipikirkan sejak jaman Adam Smith (1776), Heinrich Von Thunen (1875) dan para teoritisi klasik lainya sebelum abad ke 19 yang menekankan pentingnya investasi keterampilan manusia. Pemikiran ilmiah ini baru mengambil tonggak penting pada tahun 1960-an ketika pidato Theodore Schultz pada tahun 1960 yang berjudul “Investement in human capital” dihadapan The American Economic Association merupakan eletak dasar teori human capital modern. Pesan utama dari pidato tersebut sederhana bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi juga merupakan suatu investasi. Schultz (1960) kemudian memperhatikan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Penemuan dan cara pandang ini telah mendorong ketertarikan sejumlah ahli untuk meneliti mengenai nilai ekonomi dari pendidikan.

Tuntutan akan mutu pendidikan di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak karena  kualitas/ mutu  pendidikan di Indonesia dianggap oleh banyak kalangan masih rendah. Hal ini bisa terlihat dari beberapa indikator diantaranya lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia kerja karena minimnya kompetensi yang dimiliki.

Dengan kondisi tersebut sulit mengharapkan mereka menjadi agen perubahan social sebagaimana yang diharapkan masyarakat luas (media Indomesia, 22-12-2005). Rendahnya kualitas pendidikan Indonesia disorot pula  karena deraan jumlah lulusan sekolah atau lembaga pelatihan yang menganggur. Pengangguran lulusan sekolah merupakan salah satu dari sekian banyak isu pendidikan dan ketenagakerjaan yang banyak mendapat perhatian.

 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas kami mencoba untuk memaparkan beberapa hal antara lain :

A. Pengertian Pengangguran Terdidik  dan Jenis – jenis Pengangguran

B. Mutu Pendidikan dan Pengangguran Lulusan

C. Pencarian Kerja dan Masa Tunggu

D. Fenomena Pekerjaan Modern

E.  Posisi Pendidikan Pada Era Ekonomi Modern

 

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pengangguran Terdidik dan Jenis-jenis Pengangguran

Pengangguran terdidik adalah seseorang yang telah lulus pendidikan dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Para penganggur terdidik biasanya dari kelompok masyarakat menengah keatas yang memungkinkan adanya jaminan kelangsungan hidup meski menganggur. Pengangguran terdidik sangat berkaitan dengan masalah pendidikan di Negara berkembang pada umumnya, antara lain berkisar pada masalah mutu pendidikan, kesiapan tenaga pendidik, fasilitas dan pandangan masyarakat. Pada masyarakat yang sedang berkembang, pendidikan dipersiapkan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada. Dalam arti lain tujuan akhir program pendidikan bagi masyarakat pengguna jasa pendidikan.

Penyebab utama pengangguran terdidik adalah kurang selarasnya perencanaan pembangunan pendidikan dan berkembangnya lapangan kerja yang tidak sesuai dengan jurusan mereka, sehingga para lulusan tersebut tidak terserap kedalam lapangan kerja yang ada. Faktanya lembaga pendidikan di Indonesia hanya menghasilkan pencari kerja bukan pencipta kerja.

Berdasarkan penggolongan ini pengangguran dapat dibedakan  kepada jenis pengangguran berikut :

1. Pengangguran normal atau friksional adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidak sesuaian antara lowongan pekerjaan dengan pencari kerja.
2. Pengangguran siklinal adalah pengangguran yang menganggur akibat dari imbas naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada pencari kerja.
3. Pengangguran structural ( structural unemployment ) adalah keadaan dimana penganggur yang sedang mencari pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka lapangan kerja.
4. Pengangguran tehnologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin.

.           Berdasarkan kepada ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran dapat pula digolongkan sebagai berikut :

1. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment).

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh – sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

 

2. Pengangguran Terselubung atau Tersembunyi (Disguissed Unemployment)

Penganggurn terselubung atau tersembunyi adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu, misalnya pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki.

3. Pengangguran Musiman (Seasonal Unemployment).

Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur.

4. Setengah Menganggur (Under Unemployment).

Pengangguran setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah pengangguran ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

Adapun factor- factor yang menyebebkan meningkatnya pengangguran terdidik adalah sebagai berikut :

1. Ketidakcocokan antara karakteristik  lulusan baru yang memasuki dunia kerja (sisi penawaran tenaga kerja), ketidakcocokan ini bersifat geografis, jenis pekerjaan, orientasi status, atau nasalah keahlian khusus.

2. Terbatasnya daya serap tenaga kerja disektor formal ( tenaga kerja terdidik yang jumlahnya cukup besar member tekanan yang kuat terhadap kesempatan kerja di sector formal yang jumlahnya relative kecil.

3. Belum efesiennya fungsi pasar kerja. Disamping faktor kesulitan memperoleh lapangan kerja, arus informasi tenaga kerja yang tidak sempurna dan tidak lancer menyebabkan banyak angkatan kerja bekerja diluar bidangnya. Kemudian factor gengsi juga menyebabkan lulusan akademi atau universitas memilih menganggur karena tidak sesuai dengan bidangnya.

4. Budaya malas juga sebagai salah satu factor penyebab tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia.

 

B. Mutu Pendidikan dan Pengangguran Lulusan.

Bangsa Indonesia kini sedang dihadapkan pada persoalan-persoalan kebangsaan yang sangat krusial dan multidimensional. Hampir semua bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, mengalami krisis yang berkepanjangan. Reformasi yang digulirkan bangsa Indonesia melalui gerakan mahasiswa hingga saat ini belum membuahkan hasil yang memuaskan. Banyak kalangan berpendapat bahwa persoalan – persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia  disebabkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah, baik secara akademis maupun non akademis.

Menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa secara umum dapat dilihat dari mutu pendidikan bangsa tersebut. Sejarah membuktikan bahwa kemajuan dan kejayaan suatu bangsa di dunia ditentukan oleh pembangunan dibidang pendidikan.

Wajah pendidikan di Indonesia kerap disorot karena deraan jumlah lulusan sekolah atau lembaga pelatihan yang menganggur. Pengangguran lulusan sekolah merupakan salah satu dari sekian banyak isu pendidikan dan ketenagakerjaan.

Melihat fenomena pengangguran ini, lembaga sekolah ditantang untuk melakukan prakarsa dalam meningkatkan mutu. Namun demikian prakarsa mutu proses dan produk pendidikan bukan semata urusan komunitas sekolah, melainkan bersentuhan dengan factor eksternalnya. Kondisi eksternal yang kurang kondusif, anomaly perilaku masyarakat pada jaring – jarring kemasyarakatan, beban ekonomi, beban tugas-tugas pembelajaran dan sebagainya tidak boleh mengurungkan niat guru untuk mendapatkan luaran pendidikan yang bermutu.

Mutu pendidikan dapat dilihat dari empat perspektif, yaitu masukan, proses atau transformasi, luaran atau prestasi belajar, dan dampak atau utilitas lulusan. Dengan demikian , kebiasaan kita menilai mutu proses pembelajaran, dan lebih khusus lagi mutu sekolah, dengan melihatnya dari persfektif  luaran atau prestasi belajar anak didik tidaklah tepat. Luaran itu dapat berupa kognitif, afektif, psikomotor, emosi, dan spirit untuk hidup. Jadi tugas utama guru bukanlah mentransmisikan ilmu, apalagi hanya sebatas menuangkan materi pembelajaran seperti layaknya mengucurkan air kedalam botol. Tugas mereka adalah menciptakan kondisi agar anak dapat mempelajari cara belajar (learning how to learn). Mereka dituntut dapat mendidik anak menjadi orang yang memiliki standar perolehan pendidikan secara baik dengan proses yang baik, karena tugas guru adalah memandu anak “belajar bagaimana belajar”.

Pendidikan dan pekerjaan, meskipun berbeda substansi dan kelembagaannya, memiliki kaitan yang erat. Sekolah merupakan lembaga utama yang paling dirasakan kepentingannya oleh kaum muda peminat pendidikan, sementara dunia kerja adalah bagian dari proses hidup yang menjadi perhatian utama orang dewasa. Sebutan kaum muda dan orang dewasa hanyalah soal waktu, sementara kemampuan dan ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan bersifat sepanjang hidup, meskipun sebagian diantaranya berpotensi terlupakan. Karenanya lembaga sekolah didorong menjadi penghasil pekerja terampil dan spisialis di bidangnya (Dobson dan Swaford,1980). Di banyak Negara digunakan manpower-planning (Blaug,1970) untuk menghubungkan luaran ekonomi, kebutuhan pekerja, dan persyaratan persekolahan, walaupun seleksi kelas social pada pencapaian pendidikan tetap dominan seperti halnya terjadi pada masyarakat kapitalis.

 

C. Periode Pencarian Kerja dan Masa Tunggu.

Meskipun terjadi peningkatan formasi lapangan kerja, karena jumlah lulusan sekolah meningkat pesat, muncullah pengangguran terdidik. Hal ini telah mengakibatkan tekanan yang cukup besar pada bursa tenaga kerja, khususnya pada wilayah perkotaan. Di samping itu, tradisi lulusan lebih memilih jenis pekerjaan ketimbang memaknai hakekat bekerja sangat potensial melahirkan mereka sebagai pengangguran.

Gambaran yang paling menonjol dari pengangguran di wilayah perkotaan Negara-negara berkembang terkonsentrasi pada usia muda berumur 15- 24 tahun. Jumlah mereka mencapai dua atau tiga kali dari rasio seluruh seluruh pekerja di negara-negara berkembang. Karena adanya perluasan pendidikan belakangan ini, tidak mengherankan kalau pengangguran itu didominasi oleh orng-orang yang relative berpendidikan baik. Kajian mengenai kaitan antara periode pencarian kerja dan masa tunggu atau periode sebelum mendapatkan pekerjaan setelah lulus melahirkan empat preposisi

1. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan upah yang ditawarkan, namun semakin lama kemungkinan periode pencari kerja.

2. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi kesempatan untuk mendapatkan biaya selama menganggur, namun semakin pendek kemungkinan periode pencarian kerja.

3. Semakin besar bantuan financial dari keluarga semakin lama periode pencarian kerja.

Periode pencarian kerja yang bersifat terikat merupakan akibat dari informasi bursa tenaga kerja yang semakin luas dan berkurangnya aspirasi terhadap tingkat kebutuhan tenaga yang lebih rendah.

 

D. Fenomena Pekerjaan Modern.

Pendidikan dan pelatihan dengan pekerjaan memiliki kaitan yang sangat erat, karena sebagian persyaratan kerja tidak dapat dipenuhi, kecuali melalui lembaga pendidikan dan pelatihan. Sekolah merupakan institusi yang memainkan mekanisme penting dalam menentukan mobilitas social  dan kedudukan populasi di dalam lini pekerjaan dari generasi ke genersi.  Pada banyak Negara, sekolah direncanakan dan ditetapkan berdasarkan kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan, pemberdayaan peserta didik, dan memproduk angkatan kerja. Istilah pendidikan terkadang disalah artikan dengan sekolah. Perlu diketahui dan disadari oleh semua manusia normal bahwa sekolah bukan satu-satunya bentuk real dari praksis pendidikan. Memang sekolah dasar hingga  merupakan wahana pendidikan yang dominan pada masyarakat industri modern.

Setiap masyarakat memiliki presepsi khusus terhadap pekerjaan, sejalan dengan pandangan hidup tempat masyarakat tersebut terorganisasi. Pada masyarakat tradisional, orang dewasa harus mampu memperoleh sandang dan pangan secara langsung sebagai perolehan dari mata pencahariannya. Dan pada masyarakat industry maju, orang dewasa harus berfungsi sebagai seorang pekerja pada perusahaan yang besar dan dengan segala birokrasi kerjanya. Sebagian proses kerjanya tidak selalu behubungan langsung dngan kebutuhan sehari- hari dan pekerjaan yang dilakukan menjadi rutinitas, dengan pengulangan- pengulangan kerja yang tinggi. Dari bekerja itulah, pekerja mendapat upah untuk pemenuhan keperluan hidupnya.

Keperluan hidup itu tidak selalu identik dengan sandang, pangan, dan papan, melainkan juga sangat mungkin untuk rkreasi, berpesta, dan biaya social lainnya. Menurut Dreeben (1968), pekerjaan – pekerjaan modern pada dunia industry, bercirikan :

1.  Tempat kerja terpisah dari rumah tangga

2. Ada perbedaan antara pekerja sebagai seorang pribadi dan posisinya dalam jabatan

3. Kebanyakan pekerjaannya dalam skala tinggi dan impersonal dicirikan oleh bentuk kekuasaan yang birokratis dan professional.

4. Akuntabilitas individu dalam pekerjaan dan tugas dinilai berdasarkan standar kompetensi yang diset oleh organisasi dan diurus oleh supervisor.

5. Individu menjadi diafiliasikan dengan organisasi kerja lebih didasari atas pengaturan kontrak yang dapat diakhiri ketimbang hubungan kekeluargaan atau etnis yang secara permanen.

 

Pada organisasi kerja modern, perbandingan beban kerja dan kedudukan adakalanya dipisahkan atas jenis kelamin dan cirri personal yang lain. Pada banyak masyarakat, wanita banyak sekali terjun dalam jenis pekerjaan rumah tangga, seperti pembantu, tukang jahit, pelayan, guru SD, perawat, sedangkan dikantor- kantor, mereka jarang ditemukan menempati jabatan – jabatan tinggi professional dan kepenyeliaan (supervisor) dibandingkan pria. Juga pada pekerjaan – pekerjaan yang berisiko tinggi yang menuntut kekuatan fisik yang kuat dan memakan waktu lama, pekerja pria lebih dominan ketimbang wanita. Pada sisi lain ditemukan juga system pemisahan kerja berdasarkan kelompok etnis, imigran, dan orang desa, dan hal itu kerap kali berimplikasi pada struktur upah atau gaji.

Organisasi kerja modern , karenanya sangat kompleks dan menempatkan begitu banyak control selama aktivitas kerja dan  menentukan tugas kerja alamiah berdasarkan syarat- syarat yang ditetapkan oleh perusahaan atau pemiliknya, bukan atas kebutuhan dasar pekerjanya. Pekerja kadang- kadang ditempatkan pada posisi antagonis terhadap pekerja yang lain dan mereka tidak memiliki control selama  aktivitas kerjanya. Beberapa kelompok social ada dibawah hierarki, sementara kelompok yang lain berada di tengah atau sebagai pimpinan puncak.

Secara organisasi, sekolah memiliki hierarki dan memiliki birokrasi dengan “control” yang relative ketat pada tingkat dewan pendidikan, administrator, director, kepala sekolah, dan lain-lain. Guru melaksanakan sekaligus mengawasi proses kerjanya yang prosedurnya telah dibuat sedemikian rupa dan terorganisasi menurut tingkatannya. Proses kerja guru dan murid telah ditata sedemikian rupa agar implementasinya pada aktivitas sekolah tidak dicampuri oleh banyak pihak, apalagi mengarah pada hal- hal yang bersifat non akademik. Desain dan perencanaan serta implementasi kurikulum, paedagogik, kursus- kursus, seleksi buku teks, dan metode evaluasi diset oleh proses administrasi tertentu dengan atau tanpa dibantu oleh tenaga ahli.

 

E. Posisi Pendidikan Pada Era Ekonomi Modern

Memperkuat posisi pendidikan terus dugelindingkan meskipun secara umum pendidikan kita masih tetap dider permasalahan. Penguatan itu menjadi sebuah keharusan ketika modernitas di bidang ekonomi berlangsung sangat luas dan cepat. Analisis atas kinerja pendidikan di Indonesia, sejak dahulu hingga sekarang, membuat kita sampai pada kesimpulan bahwa terdapat beberapa kelemahan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan di tanah air. Kelemahan-kelemahan mendasar itu dideskripsikan sebagai berikut :

1. Bidang manajemen dan ketatalaksanaan sekolah, termasuk perguruan tinggi. Kelemahan itu mencakup dimensi proses dan substansi. Pada tataran proses, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi belum dilakukan dengan prosedur kerja yang ketat. Pada tataran substantive, seperti personalia, keuangan, sarana dan prasarana, instrument pembelajaran, layanan bantu, layanan perpustakaan dsbnya tidak hanya substansinya yang belum komprehensif, melainkan criteria keberhasilan untuk masing-masingnya belum ditetapkan secara taat asas. Kemampuan pendekatan proses beroperasi menuju capaian substantive kerap kali mengalami kendala karena berbenturan dengan prilaku birokrasi, apatisme, disiplin rendah, biaya yang kurang, instrument prilaku yang tidak valid, sifat kompetitif yang belum tumbuh, dan dukungan masyarakat yang rendah.

2. Masalah pendanaan.

Komitmen pemerintah Indonesia mengalokasikan dana pendidikan dinilai belum memadai oleh masyarakat, meskipun sangat mungkin baru sampai seperti itulah kemampuan yang ada. Telah muncul tuntutan dari semua lini, baik ilmuan, praktisi pendidikan, eksekutif, pimpinan partai politik, politisi, dan sebagainya untuk mendongkrak anggaran pendidikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka pelaksanaan pendidikan di Indonesia, anggaran pendidikan itu diperoleh dari masyarakat dan pemerintah.

3. Masalah Kultural

Masalah cultural yang dimaksudkan disini bermakna bahwa reformasi pendidikan sangat ditentukan oleh  masyarakat pendidikan yang ada di lembaga itu. Reformasi pendidikan akan diterima secara antusias, apatis, atau ditolak oleh khalayak. Kelompok antusias memandang usaha reformasi sebagai langkah awal menuju kemajuan yang bermakna. Kelompok apatis adalah orang-orang yang memandang, ada atau tidak ada reformasi, dia tidak peduli atau dia akan tetap begitu. Kelompok yang menolak adalah mereka yang memandang bahwa tradisi yang ada harus dipertahankan alias kelompok status quo. Ketiga kelompok itu akan tetap ada pada reformasi manapun, meskipun jumlah untuk tiap kelompok dapat saja berubah melalui sosialisasi, pelibatan tugas, pengkondisian, insentif financial, disiplin administrasi, atau bahkan pemaksaan.

4. Faktor geografis

Bagi perguruan tinggi di luar jawa. Factor ini menjadi kendala dilihat dari aspek mobilitas tenaga edukatif, kecendruangan memilih program studi atau jurusan oleh mahasiswa, kerjasama kelembagaan, kedekatan dengan sumber informasi, jaringan teknologi informasi, dan sebagainya. Factor geografis ini pula yang menyebabkan sulitnya menyusun kebijakan pendidikan yang bermutu karena peserta didik menyebar mulai dari kota metropolitan Jakarta hingga lembah baliem di Irian atau suku Kubu di Jambi

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  III

PENUTUP

1. A.           KESIMPULAN
   1. Pengangguran terdidik adalah seseorang yang telah lulus pendidikan dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.
   2. Penyebab utama pengangguran terdidik adalah kurang selarasnya perencanaan pembangunan pendidikan dan berkembangnya lapangan kerja yang tidak sesuai dengan jurusan mereka, sehingga para lulusan tidak terserap ke dalam lapangan kerja yang ada.
   3. Pengangguran dapat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu,  pengangguran normal atau friksional, pengangguran siklinal, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi.
   4. Pengangguran dapat pula digolongkan sebagai berikut yaitu, Pengangguran Terbuka (Open Unemployment), Pengangguran Terselubung atau Tersembunyi (Disguissed Unemployment), Pengangguran Musiman (Seasonal Unemployment), dan Setengah Menganggur (Under Unemployment).
   5. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pengangguran terdidik adalah (a) ketidak cocokan antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja, (b) terbatasnya daya serap tenaga kerja di sektor formal, (c) belum efisiennya fungsi pasar kerja, dan (d) budaya malas.
   6. Menilai kualitas sumber daya manusia suatu bangsa secara umum dapat dilihat dari mutu pendidikan bangsa tersebut.
   7. Mutu pendidikan dapat dilihat dari empat perspektif, yaitu masukan, proses atau transformasi, luaran atau prestasi belajar dan dampak atau utilitas lulusan.
   8. Pendidikan dan pekerjaan memiliki kaitan yang erat. Sekolah merupakan lembaga utama yang paling dirasakan kepentingannya oleh kaum muda peminat pendidikan, sementara dunia kerja adalah bagian dari proses hidup yang menjadi perhatian utama orang dewasa.
   9. Kajian mengenai kaitan antara periode pencarian kerja dan masa tunggu atau periode sebelum mendapatkan pekerjaan setelah lulus melahirkan empat preposisi yaitu (a) semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan upah yang ditawarkan, namun semakin lama kemungkinan periode pencarian kerja, (b) semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi kesempatan untuk mendapatkan biaya selama menganggur, namun semakin pendek kemungkinan periode pencarian kerja, dan (c) semakin besar bantuan financial dari keluarga semakin lama periode pencarian kerja.
   10. Pekerjaan-pekerjaan modern pada dunia industri memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (a) tempat kerja terpisah dari rumah tangga, (b) ada perbedaan antara pekerja sebagai seorang pribadi dan posisinya dalam jabatan, (c) kebanyakan pekerjaannya dalam skala tinggi dan impersonal dicirikan oleh bentuk kekuasaan yang birokratis dan profesional,         (d) akuntabilitas  individu dalam pekerjaan dan tugas yang diset oleh organisasi dan diurus oleh supervisor, dan (e) individu menjadi disfiliasikan dengan organisasi kerja lebih didasari atas pengaturan kontrak yang dapat diakhiri ketimbang hubungan kekeluargaan  atau etnis yang secara permanen.
   11. Terdapat beberapa kelemahan mendasar dalam peyelenggaraan pendidikan di tanah air, yaitu : (a) bidang manajemen dan ketatalaksanaan sekolah, termasuk perguruan tinggi, (b) masalah pendanaan, (c) masalah kultural, dan (c) faktor geografis.

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Danim, Sudarwan. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia.

Elwin, Tobing. 2004. Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik. Media Indonesia.

Kunandar. 2007. Guru Profesional : Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.