Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Di Indonesia

Standar

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. 1.      Latar Belakang

Undang-undang (UU) perlindungan Saksi dan Korban didasari pada amanat ketetapan (TAP) MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi. Berdasarkan amanat TAP MPR, maka Badan Legislatif DPR RI kemudian mengajukan sebuah RUU Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 27 Juni 2002 dan ditanda tangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Tanggal 30 Agustus 2005 Presiden SBY mengeluarkan sebuah Surat Presiden (Supres) mengenai kesiapan pemerintah untuk pembahasan RUU perlindungan saksi dan korban (selanjutnya disebut RUU PSK) serta sekaligus menunjuk menteri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan tersebut. Turunnya Surpres sudah menunjukkan iktikad baik dari pemerintah agar RUU PSK dapat segera dibahas di DPR. Pada tanggal 18 juli 2006 akhirnya RUU ini disahkan menjadi UU No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (UU PSK).

UU PSK ternyata memiliki berbagai kelemahan baik dalam lingkup konsep perlindungan, tata cara perlindungan, hak asasi maupun korban sampai dengan masalah kelembagaan (Supryadi, 2006). Banyaknya kelemahan yang ada dalam UU PSK tersebut, sedikit banyak akan mempengaruhi implementasinya.

Makalah ini mencoba memberikan rekomendasi umum terhadap berbagai kelemahan terkait dengan kelembagaan dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan korban. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan masukan dalam implementasi UU PSK. Diharapkan memberi rekomendasi umum maka para pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan UU PSK dapat mengambil sikap dan tentunya dapat meminimalisasi berbagai kelemahan yang ada.

 

 

 

  1. 2.      Ruang lingkup

Beberapa hal penting dan prioritas terkait dengan kelembagaan dari lembaga perlindungan saksi (LPSK) yakni:

  • Tugas, kewenangan dan tanggang jawab LPSK
  • Kedudukan LPSK
  • Keanggotaan LPSK
  • Struktur dan Pelaksanaan Tugas LPSK
  • Pembiayaan dan anggaran LPSK
  • Kerjasama Antar Lembaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab II

Kedudukan LPSK

 

  1. 1.      LPSK sebagai Lembaga yang Mandiri

UU PSK menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri (pasal 11 ayat 1 tahun 2006). Mandiri dalam UU, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasa disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (state organs) yang di idealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif, maupun judikatif namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut (Deni Indrayana, 2003).

Karena UU PSK merupakan lembaga yang mandiri maka UU PSK tidak meletakkan struktur LPSK berada di bawah instansi manapun baik instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga negara lainnya. Pilihan UU terhadap model lembaga terkait beberapa argumen. Pertama, keinginan membuat lembaga yang secara khusus mengurusi masalah perlindungan saksi dan korban yang tidak berada di bawah instansi yang sudah ada, yakni kepolisian atau kejaksaan, komnas HAM atau Departemen Hukum dan HAM (Supriyadi widodo, 2006). Kedua, karena institusi yang lainnya sudah memiliki beban tanggungjawab yang besar, oleh karena itu jangan sampai program perlindungan membebani lagi lembaga tersebut.

Jika dilihat dari karakteristik tugas dan pekerjaan maka LPSK sebenarnya merupakan model lembaga yang menjadi pendukung (Supporting) dari institusi lainnya (ICW, 2006). Implikasinya, atas karakteristik pekerjaan tersebut menyebabkan LPSK tidak akan lepas dari keberadaan beberapa lembaga penegak hukum yang ada. Dari segi politik hal ini membutuhkan seni dan cara penempatan yang baikagar bisa menempatkan diri pada posisi tersebut. Oleh karenanya maka LPSK dengan jelas harus membangun posisi kelembagaan yang berada diantara dau kepentingan yakni kepentingan pertama yang dimandatkan oleh UU PSK sebagai lembaga yang bersifat mandiri, namun dari kepentingan kedua yakni untuk menjalankan program juga harus didukung oleh instansi terkait yang dalam prakteknya akan menimbulkan irisan kewenangan dengan instansi tersebut.

 

  1. 2.      Kedudukan LPSK

UU No.13 tahun 2006 memprioritaskan kedudukan LPSK ini berada di ibukota negera Republik Indonesia (Pasal 11 ayat 2 tahun 2006). Disamping kedudukan di ibukota negara, UU juga memberikan keluasaan bagi LPSK untuk membentuk perwakilannya di daerah lain jika sesuai dengan kebutuhan LPSK (Pasal 11 ayat 3 tahun 2006). Pilihan memberikan akses mendirikan lembaga perwakilan adalah  karena kemudahan akses komunikasi dan informasi yang terbatas anat wilayah maupun antar ibukota wilayah lainnya dan juga karena kasus-kasus intimidasi terhadap saksi yang terjadi selama ini justru paling banyak di luar wilayah ibukota RI (Supriadi widodo, 2004).

Walaupun idealnya LPSK ada ditiap wilayah provinsi, namun kebutuhan untuk mendirikan perwakilan juga memberiakan implikasi atas sumber daya yang besar, baik dari segi pembiayaan, maupun penyimpanan infrastruktur dan sumber daya manusianya. Selain itu perlu dibuat sebuah standar kerja, indikator kebutuhan dan standar prioritas bagi pendirian perwakilan LPSK. Jangan sampai pendirian tersebut karena alasan-alasan diluar kebutuhan dari LPSK sendiri.

Disamping itu dibutuhkan perencanaan jangka panjang yang strategis dalam hal kontinuitas lembaga. Masalah kordinasi anatar perwakilan juga perlu diperhatikan, juga dukungan terkait di wilayah perwakilan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab III

Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab LPSK

 

  1. 1.      Tugas dan Kewenangan LPSK

UU No.13 tahun 2006 dalam ketentuan umum menyatakan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur di undang-undang. Namun UU PSK tidak merinci tugas dan wewenang dari LPSK lebih lanjut (pasal 12 tahun 2006).

Tugas dan wewenang LPSK yang tersebar dalam UU No.13 tahun 2006, yaitu:

  1. Menerima permohonan saksi dan atau korban untuk perlindungan (pasal 29)
  2. Membutuhkan keputusan pemberian perlindungan saksi dan atau korban (pasal 29)
  3. Memberikan perlindungan kepada saksi dan atau korban (pasal 1)
  4. Menghentikan program perlindungan kepada saksi dan atau korban (pasal 32)
  5. Mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (pasal7)
  6. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untk bantuan  (pasal 33 dan 34)
  7. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besarnya biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada saksi dan atau korban (pasal 34)
  8. Bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenag dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (pasal 39).

 

 

  1. 2.      LPSK membutuhkan kewenangan yang lebih besar

Ada beberapa hal penting yang sebaiknya menjadi kewenagna LPSK adalah yang seharusnya masuk di dalam UU No 13 tahun 2006 yakni:

  1. Diberikan wewenang untuk menentukan layanan-layanan apa yang akan diberikan bagi saksi, untuk memberikan bukti dalam persidangan apapun.
  2. Melaksanakan tugas-tugas administratif menyangkut perlindungan saksi dan orang-orang terkait termasuk menyangkut perlindungan sementara dan layanan-layanan lainnya.
  3. Membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan orang-orang, institusi atau organisasi.
  4. Diberikan wewenang untuk menggunakan fasilitas atau kelengkapan di bawah pengusaan departemen dan mendapatkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan seseorang yang dilindungi.
  5. Menetapkan langkah-langkah dan cara-cara bagaimana ketentuan UU PSK mesti dijalankan oleh kantor-kantor cabang dan menunjuk tempat yang difungsikan
  6. Kewenangan lainya terkait dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah hak memberikan rekomendasi tentang kondisi saksi maupun korban
  7. Memiliki hak untuk tidak mmberikan informasi tentang data tertentu dari saksi (rahasia) yang masuk dalam program perlindungan saksi.

 

  1. 3.      Tanggung jawab LPSK

UU No 13 tahun 2006 menyatakan LPSK bertanggung jawab kepada presiden. Implikasi atas hal ini maka presiden sebagai pejabat negara tertinggi yang bertanggung jawab atas kerja dari LPSK dan karenanya presiden harus memfasilitasi lembaga tersebut.

Disamping itu UU LPSK menugaskan LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada DPR paling sedidkit sekalim1 tahun (pasal 13 UU tahun 2006). Disamping itu fungsi kontrol dan pengawasan kinerja, DPR juga seharusnya menjadi partner  pendukung program LPSK

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab IV

Struktur organisasi

  1. 1.      Struktur organisasi

UU PSK menyatakan LPSK terdiri atas pimpinan dan anggota (sedang pimpinan LPSK terdiri atas ketua dan wakil ketua yang merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh lembaga LPSK. Masa jabatan ketua dan wakil ketua LPSK selam 5 tahun dan sesudahnya dpat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali jabatan berikutnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, LPS dibantu sebuah sekretaris yang bertugas memberikan layanan administrasi bagi kegiatan LPSK. Sekretaris dipimpin oleh seorang yang berasal dari PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri sekretaris negara.

  1. 2.      Keputusan LPSK

UU PSK menyatakan bahwa keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika dalam hal keputusan tidak dapat tercapai maka keputusan akan diambil dengan suara terbanyak. Keputusan yang terkait dengan wewenag LPSK terutama dalam keputusan pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban.

Keputusan dan kebijakan LPSK, yang didasari musyawarah mufakat tidak sesuai dengan format pekerjaan LPSK. Pilihan terhadap model pengambilan keputusan seperti ini tidaklah tepat, karena model ini mengisyaratkan setiap anggota perlindungan saksi punya hak dan mandat yang sama seperti layaknya komisi-komisi yang sudah ada, dalam prkateknya kurang memberikan kontribusi yang positif kerena seluruh keputusan dari komisi harus melalui rapat pleno, setiap anggota memiliki suara baik mendukung atau mem-vote sebuah kebijakan yang diambil oleh lembaga, hal ini sebaiknya dihindari karena model ini tidak sesuai dengan kerja-kerja praktek perlindungan saksi yang dalam praktek di berbagai negara diberikan dalam satu komando kerja yang didasarkan protap atau kerja dalam sistem yang baku..

 

 

 

Bab V

Kerjasama Antar Lembaga

 

  1. 1.      Kerjasama dengan lembaga atau instansi lainnya

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sesuai dengan wewenagnya, wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang (pasal 36 tahun 2006). Dalam menjalankan tugasnya, LPSK akan dibantu oleh berbagai instansi terkait terutama instansi pemerintah.

Hal ini memang sudah harusnya diberikan. Karena menjadi platform utama bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan saksi hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga (Nicholas R. Fyfe, 2006). Dengan memakai platforrm, maka lembaga perlindungan saksi dalam melakukan perlindungan terhadap saksi tentunya menyadari bahwa kerja-kerja lembaga akan melibatkan banyak dukungan dari instansi lain. Apalagi jika dilihat dilihat dari segi geografis, dimana luasnya wilayah negara tidak memungkinkan efektif LPSK bekerja jika tidak ada kerjasama dengan instansi lain.

Sebagai contoh, berkaitan intimidasi dan ancaman yang serius melibatkan relokasi saksi baik relokasi sementara dan permanen, kerjasama antar lembaga dengan program perlindungan saksi penting dalam mengamankan perpindahan saksi dari rumah merekaa dengan komunitas baru. Misalnya akomodasi harus segera ditemukan, catatan atau rekaman medis maupun sekolah harus dipindahkan, demikian juga catatan keuangan yang terkait dengan bank, dan keberlanjutan dalam pekerjaan. Namun jika seseorang merupakan saksi yang beresiko terkena intimidasi yang serius yang mungkin juga mengancam jiwanya maupunkeluargadan memiliki kemungkinan akan ada usaha dari pihak lain untuk melacak keberadaannya, maka penting bila hubungan dengan lembaga-lembaga terkait dilakukan secara cepat dan aman.

Tekait dengan kerjasama antar lembaga atau instansi, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, para ahli atau pejabat-pejabat dari lembaga terkait dengan lembaga perlindungan sakasi harus memberikan tanggapan efektif dan konsisten. Kedua, walaupun kerjasama telah dilakukan namun dengan membatasi hubungan dengan beberapa orang di tiap lembaga, maka resiko yang membahayakan saksi dapat diperkecil. Ketiga, hubungan antar lembaga yang kaut yang dibangun antara para staf maupun pejabat lembaga perlindungan saksi dengan pejabat lembaga lain sangatlah penting saat menangani masalah-masalah yang timbul saat membantu para saksi dan korban. Karena LPSK bertanggungjawab pula kepada Presiden. Posisi presiden sebagai posisi yang membawahi masing-masing departemen atau lembaga terkait lainnya. Peran masing-masing lembaga atau instansi adalah sebagai berikut :

  1. Kepolisian, berperan:
  • Memberi dukungan keamanan dan penjagaag dalam program perlindungan
  • Peneriam benefit (penyelidik yang saksinya dilindungi)
  1. Kejaksaan, berperan:
  • Memberi dukungan administrasi (pihak perpanjangan tangan bagi saksi yang melaporkan intimidasi)
  • Penerima benefit (sebagai penuntut umum yang saksinya dilindungi)
  • Memberi dukungan informasi hasil pengadilan, putusan atau pembebasan pelaku.
  1. Pengadilan, berperan:
  • Memberi dukungan untuk perlindungan dalam sidang pengadilan
  • Memberi dukungan untuk informasi hasil pengadilan.
  1. Departemen Dalam Negeri, berperan:
  • Memberi dukungan untuk perubahan status administrasi kependudukan,dll
  1. Departemen Kesehatan, berperan :
  • Memberi dukungan pengobatan medis dan psikososial
  • Memberi dukungan untuk perubahan catatan medik, face off,dll
  1. Departemen Hukum dan HAM, berperan:
  • Memberi dukungan perlindungan bagi saksi dalam status narapidana: pemindahan tahanan, penjagaan khusus dalam LP dll
  1. Departemen Pendidikan, berperan:
  • Memberi dukungan perubahan akte, ijazah, dan administrasi pendidikan
  • Memberi dukungan untuk menyediakan sekolah bagi saksi atau keluarga saksi yang mendapat relokasi
  1. Departemen yang menangani masalah perumahan, berperan:
  • Memberi dukungan tempat tinggal semnetara atau permanen bagi saksi
  • Memberikan dukungan untuk mempermudah akses akan relokasi dan administrasinya.
  1. Komisi Khusus: KPK, Komnas HAM, PPATK, BNN,dll, berperan:
  • Memberi dukungan administrasi (pihak perpanjangan tangan bagi saksi yang melaporkan intimidasi)
  • Penerima benefit (yang saksinya dilindungi)
  • Memberi dukungan perlindungan yang mungkin ada berdasarkan kewenangannya
  1. Kepala Pemerintah Daerah, berperan:
  • Memberi dukungan untuk akses relokasi di wilayahnya
  • Memberi dukungan untuk kemudahan administrasi
  1. Departemen Tenaga Kerja, berperan:
  • Memberi dukungan pemindahan tenaga kerja
  • Memberi dukungan pemberian pekerjaan bagi saksi.

 

  1. 2.      Kerjasama dengan lembaga swasta dan organisasi masyarakat lainnya

Disamping itu LPSK sangat perlu bekerjasama dengan masyarakat baik pihak swasta maupun organisasi masyarakat, dalam rangka memberikan dukungan. Perlu dikemukakan bahwa saat ini sudah banyak masyarakat secara swadaya membentuk task force perlindungan saksi bagi kasus-kasus tertentu, seperti: pemberian rumah aman atau rumah singgah (safe house) sementara bagi kasus-kasus kekerasan seksual dan KDRT baik bagi korban perempuan maupun anak.

Untuk mensinergikan perlindungan maka UU PSK harus pula membuka kerjasama dengan masyarakat, disamping itu hal ini berguna pula bagi LPSK baik secara logistik maupun dukungan sumberdaya perlindungan. Dalam prakteknya LPSK juga akan melakukan kordinasi dengan lembaga  seperti:

  1. Organisasi Masyarakat, NGO dll,
  • Memberi dukungan keamanan dan penjagaan dalam program perlindungan
  • Memberi dukungan akomodasi dan “safe house
  1. Asosiasi perumahan lokal
  • Memberi dukungan tempat tinggal sementara atau permanen bagi saksi
  • Memberi dukungan untuk mempermudah akses akan relokasi dan administrasinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab VI

Penutup

 

Kesimpulan

Dari pemetaan terhadap lembaga perlindungan saksi dan korban yang mencakup sistem dan organnya seperti yang tercantum dalam UU LPSK, dapat disimpulkan terdapat beberapa kelemahan secara umum disebabkan karena beberapa hal, yakni:

  1. Undang-undang tesebut tidak secara spesifik dan sungguh-sungguh mengatur mengenai masalah kelembagaan di LPSK
  2. Walau pengaturan secara umum dilakukan namun penjelasan maksud dari pasal tersebut tidak tereksplorasi dengan memadai di dalam bagian penjelasannya
  3. Minimnya pengetahuan para perumus undang-undang terhadap profil kelembagaan dalam konteks perlindungan saksi dan korban (terutama mengenai praktek negara lain), mengakibatkan aturan-aturan mengenai kelembagaan menjadi relatif sama dengan format lembaga-lembaga laianya di indonesia
  4. Adanya inkonsistensi dalam mengatur masalah kelembagaan yang dilatarbelakangi dengan kemampuan negara.

Kelemahan-kelemahan dalam kajian ini menyangkut:

  • Masalah kewenangan, minimnya mandat dan wewenang anggota LPSK dan tidak adanya aturan yang mengatur masalah delegasi kewenangan antar pemimpin dan anggota lembaga.
  • Kedudukan LPSK, kedudukan lembaga yang mandiri tidak disertai dengan wewenang yang memadai. Dismaping itu kemungkinan terjadi sengketa kewenangan dan masalah eksistensi antar  instansi pemerintah atau lembaga negara akan mempersulit kedudukan lembaga ini. Kemudian kedudukan yang mandiri ini akan menimbulkan kesulitan pula dalam melakukan kordinasi kerja.
  • Struktur dan pelaksanaan tugas, struktur organisasi yang ada dalam undang-undang sangat umum dan hampir sama dengan struktur lembaga lainnya. Peran sekretaris yang tidak begitu jelas diatur dalam undang-undang akan menyulitkan posisinya dalam struktur organisasis lembaga. Pengambilan keputusan LPSK yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam hal ini pengambilan keputusan memberikan perlindungan dan bantuan bukanlah pilihan yang baik.
  • Kerjasama antar lembaga, walaupun undang-undang menyatakan bahwa lembaga terkait lainnya wajib melakukan tugas yang dibebankan oleh LPSK, namun dikhawatirkan hal ini tidak dapat terlaksana tanpa dukungan dan komitmen dari presiden dan DPR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

Denny Indrayana, Komisi Negara Independen, Evaluasi kekinian dan Tantangan MasaDepan, makalah diskusi terbatas “mencermati problematika lembaga negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK”, yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, jakarta, 7 maret 2007.

Dina Zenita, mengenal perlindungan saksi di jerman, ICW, 2006

Nicholas R. Fyfe, Perlindungan Saksi Terintimidasi, ELSAM, 2006

Supriyadi Widodo Eddyono, UU Perlindungan Saksi di Amerika Serikat, ELSAM, 2004

Supriyadi Widodo Eddyono, Perlindungan Saksi dalam UU Perlindungan Saksi di Kanada, 2006

Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s