PERKEMBANGAN KURIKULUM DAN LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN IPS (ILMU PENGETAHUAN SOSIAL) DI INDONESIA

Standar
  1. PENDAHULUAN
    1. Latar Belakang Masalah

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang bersumber dari kehidupan sosial masyarakat yang diseleksi menggunakan konsep-konsep ilmu sosial yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Keadaan sosial masyarakat selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dinamisasi kemajuan diberbagai bidang kehidupan harus dapat ditangkap dan diperhatikan oleh lembaga pendidikan yang kemudian menjadi bahan materi pembelajaran, sehingga bahan pelajaran secara formal dapat dituangkan dalam bentuk kurikulum.

Kurikulum IPS yang dikembangkan hendaknya memiliki landasan filosofis yang jelas, landasan filosofis yang digunakan haruslah  melihat kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Kondisi masyarakat yang terjadi saat ini adalah  masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan-perubahan yang disebabkan adanya interaksi sosial baik antar individu nmaupum kelompok. Dalam mencermati perubahan tersebut, maka kurikulum harus memiliki landasan filosofis humanistik, dimana Ilmu Pengetahuan Sosial  menjunjung tinggi sifat-sifat dasar kemanusiaan.

Perkembangan istilah atau nama Social Studies pertama kali dimasukan secara resmi  kedalam  kurikulum sekolah  Rugby di Inggris  pada tahun 1827, Dr. Thomas Arnold  direktur  sekolah  tersebut  adalah  orang  pertama yang  berjasa  memasukan Social Studies kedalam kurikulum sekolah. Latar belakang dimasukannya social

 

studies ke dalam kurikulum sekolah berangkat dari kondisi masyarakat Inggris yang pada waktu itu tengah mengalami kekacauan akibat Revolusi Industri yang melanda Negara itu.  (http://massofa.wordpress.com/2010/12/09/latar-belakang-lahirnya-ips-di-indonesia/(27 September 2011) diakses jam 20.28 wita.)

Berbeda dengan fenomena di Amerika Serikat  pasca perang saudara antara utara dan selatan atau dikenal perang budak (1861 – 1865) dimana dihapuskannya sistem perbudakan dan dan tidak ada lagi rasialisme atau perbedaan warna kulit, orang kulit putih dengan orang negro dan Indian bersatu sebagai penduduk baru di  Amerika Serikat, serta menjadikan  pluralistik – multi etnik, sehingga semakin sulit pada awalnya membangun kebangsaan di Amerika Serikat dalam kondisi multi etnik untuk menjadi suatu bangsa.

Para pakar kemasyarakatan dan pendidikan mencari pola baru untuk menjadikan sistem pendidikan yang menghormati keberadaan multi – etnis di Amerika Serikat, salah satu cara yang ditempuh adalah memasukan social studies  kedalam kurikulum sekolah di Negara bagian Wisconsin pada tahun 1892. Pada awal abad ke – 20 sebuah Komite Nasional dari The National Education Association memberikan rekomendasi tentang perlunya social studies dimasukan ke dalam kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah di Amerika Serikat, adapun komponen formula awal social studies ketika awal kelahirannya di Amerika Serikat terdiri dari mata pelajaran sejarah, geografi dan civics (kewarganegaraan).

Social studies dalam istilah Indonesia disebut Pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), dalam proses eksistensinya terdapat dalam “The National Herbart Society papers of 1896 – 1897” menegaskan, bahwa social studies sebagai delimiting the social sciences for pedagogical use (upaya membatasi ilmu-ilmu sosial untuk kepentingan pedagogik / mendidik). Dengan hadirnya social studies  masuk pada kurikulum di sekolah, ada juga di beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan di Inggris untuk mengembangkan program pendidikan ilmu-ilmu sosial di tingkat sekolah. Pengertian ini juga dipakai sebagai dasar dalam dokumen “Statement of the Chairman of Commite on Social Studies” yang dikeluarkan oleh Comittee on Social Studies (CSS) tahun 1913.

Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa social studies sebagai specific field to utilization  of social sciences data as a force in the improvement of human welfare (bidang khusus dalam pemanfaatan data ilmu-ilmu sosial sebagai tenaga dalam memperbaiki kesejahteraan umat manusia). Upaya untuk melestarikan program social studies dalam kurikulum sekolah, maka beberapa pakar yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan ilmu-ilmu sosial di tingkat sekolah mengembangkan social studies bisa diaplikasikan di tingkat sekolah dengan membentuk organisasi profesi social studies, akhirnya pada tahun 1921 berdirilah “National Council for the Social Studies “ atau disingkat ( NCSS ),  sebuah organisasi professional yang secara khusus membina dan mengembangkan social  studies  pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, serta kaitannya dengan  disiplin ilmu – ilmu  sosial  dan disiplin ilmu pendidikan sebagai program pendidikan syntectic. (http ://haslindafadillah,blogspot.com/2010/11/makalah-pendidikan-ips.html (27 Sept 2011) diakses jam 20.44.wita.)

  1. Rumusan Masalah dan Tujuan Penulisan

Dengan latar belakang perkembangan kehadiran Social Studies diatas dan memandang perlunya pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) bagi warga negara sebagai apresiasi dari Social studies terus bertambah ke berbagai negara, terutama di Amerika Serikat, Inggris, dan berbagai Negara Eropa, dan kemudian berkembang ke negara Australia dan Asia termasuk Indonesia,  maka muncul pertanyaan mendasar dalam tulisan ini diantaranya : (1) Bagaimana perkembangan Social Studies atau Pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dalam kurikulum pendidikan  di Indonesia? dan  (2) Landasan filosofis apa saja yang dipakai di Indonesia sebagai konsep dasar pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dapat dijadikan konsep  kurikulum di tingkat jenjang persekolahan di Indonesia ?. Kedua permasalahan tersebut menjadi dasar permasalahan dalam tulisan ini.

Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Landasan Pendidikan IPS MIPS 505 Progam Studi Magister Pendidikan IPS Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang dibina oleh Bapak Dr. Herry Porda Nugroho Putro, M.pd. Selain itu tujuan penulisan ini adalah untuk mengenal, memahami dan mendalami hakekat konsep, pengertian, dasar filosofis dan proses belajar – mengajar IPS, sehingga akan bermanfaat ketika diaplikasikan  bertugas di lembaga pendidikan masing-masing.

  1. Pembatasan Masalah Pembahasan

Tulisan ini lebih berorientasi pada pembahasan masalah perkembangan Social Studies di negara asalnya hingga diadopsi ke Indonesia dan memaparkan landasan Filosofis Pendidikan IPS, dimana kurikulum yang dikembangkan pemerintah Indonesia akan diaplikasikan pada semua jenjang dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan lanjutan di tingkat atas. Di luar peermasalahan tersebut diatas tidaklah menjadi bahasan utama, tetapi demi perbaikan penulisan tidak menutup kontribusi, saran – saran dan pendapat, serta kritik konstruktif, agar terdapat persepsi yang sama dalam memahami konsep perkembangan dan landasan filosofis Pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial)  khususnya di Indonesia.

  1. PERKEMBANGAN KURIKULUM  DAN PENDIDIKAN IPS DI INDONESIA
    1. Perkembangan Social Studies Hingga Pendidikan IPS di Indonesia

Setelah berdirinya National Council for the Social Studies (NCSS) pada tahun 1921 hanya bertugas sebagai organisasi yang idealnya memaksimalkan hasil-hasil pendidikan bagi tujuan kewarganegaraan yang sudah dicapai oleh CSS (Comitte on Social Studies ) tahun 1913 sebelumnya. Barulah pada tahun 1935 lahirlah kesepakatan yang dikeluarkan NCSS yang menegaskan “ Social Sciences as the core of the curriculum “ atau kurikulum IPS bersumber dari ilmu-ilmu sosial.

Perkembangan selanjutnya pengertian social studies yang berpengaruh pada abad ke-20 adalah mengenai definisi social studies yang dikemukakan oleh Edgar Wesley (1937) yang menyatakan “the social studies are the social sciences simplified for pedagogical purposes”. Definisi tersebut menjadi popular saat itu yang kemudian dijadikan definisi resmi mengenai social studies oleh “the united states of education’s standard terminology for curriculum and instruction” dengan demikian NCSS perlu membuat pekerjaan rumah tentang definisi resmi pula yang menghantarkan Social Studies sebagai kajian yang terintegrasi dan mencakup disiplin ilmu yang semakin luas, khususnya dalam bidang pendidikan dikemudian hari.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia setelah mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, misalnya pada tahun 1947 kurikulum pada saat itu diberi nama Rentjana Pelajaran 1947. Kurikulum yang ada saat itu masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rentjana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Keadaan kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dapat dikatakan bahwa pendidikan di awal kemerdekaan haruslah membangun semangat kebangsaan dan semangat patriotisme.

Konsep pendidikan yang essensial saat itu untuk SR (Sekolah Rakyat) adalah membaca, menulis dan berhitung. Mata pelajaran ilmu bumi diajarkan pada kelas 3, sejarah mulai diajarkan pada kelas 4, ilmu alam baru diajarkan pada kelas 5 dan kelas 6. Mata pelajaran di SMP seperti bahasa, ilmu pasti,pengetahuan alam, pengetahuan sosial, dan ekonomi. Siswa yang naik kelas III dikelompokan, kelas III A (kelompok sosial dan ekonomi) dan kelas III B (Kelompok Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam).

Tahun 1952 kurikulum di Indonesia diberi nama Rentjana Pelajaran Terurai 1952, kurikulum ini penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan sudah mulai mengarah  pada suatu sistem pendidikan nasional. Kurikulum 1952 diarahkan pada setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.

Tahun 1964 pemerintah Orde Lama kembali menyempurnakan kurikulum  pendidikan di Indonesia. Kurikulum tersebut dinamakan Rentjana Pendidikan 1964, pokok – pokok pikiran dalam kurikulum tersebut bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang Sekolah Dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, artistik dan jasmani.

Kurikulum tahun 1968, merupakan kurikulum pembaharuan dari kurikulum tahun 1964, yakni perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama.

Seiring dengan perkembangan masuknya istilah Social Studies ke dalam acuan kurikulum pendidikan di Indonesia di awal tahun 1970 –an telah ditawarkan konsep istilah tersebut. Pada pertemuan ilimiah dalam sebuah seminar Nasional Indonesia tentang Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu Solo Jawa Tengah, dalam paparan seminar tersebut ditawarkanlah 3 (tiga) istilah untuk dimasukan dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pertama; Istilah Pengetahuan sosial; kedua, Studi Sosial (Social Studies) dan ketiga, Ilmu Pengetahuan Sosial.

A.1. Aplikasi Pendidikan IPS dalam Kurikulum 1975 di Indonesia

Kurikulum 1975 adalah kurikulum pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan proses dan prosedur yang didasarkan pada teori pengembangan kurikulum. Meskipun demikian kurikulum 1975 masih dikembangkan berdasarkan pemikiran orientasi filosofis pendidikan keilmuan yang dominan dan tidak berorientasi kepada pembangunan, walaupun demikian tidaklah berarti kurikulum 1975 telah melepaskan diri dari npengaruh politik . (S. Hamid Hasan : 2006)  dimana situasi pemerintahan  saat itu awal pemerintahan Orde Baru.

Pada tahun 1972 – 1973 sudah pernah dilakukan uji coba pertama konsep IPS masuk dipersekolahan Indonesia diterapkan pada kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung. Kemudian secara resmi dalam kurikulum 1975 program pendidikan tentang masalah sosial dipandang tidak cukup diajarkan melalui pelajaran sejarah dan geografi saja, sehingga dilakukan reduksi mata pelajaran mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas saat itu dimasukan mata pelajaran ilmu sosial serumpun atau sejenis digabung ke dalam mata pelajaran IPS. Oleh karena itu pemberlakuan istilah IPS (social studies) dalam kurikulum 1975 dapat dikatakan sebagai kelahiran IPS secara resmi di Indonesia.

Upaya memasukan materi ilmu-ilmu sosial dan humaniora ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia disajikan mata pelajaran dan bidang studi atau jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) secara resmi pada kurikulum 1975. Kurikulum tahun 1975 merupakan perwujudan dari perubahan sosial pada pelaksanaan UUD 1945 secara mnurni dan konsekuen, bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama.

Konsep Pendidikan IPS yang menginspirasi kurikulum 1975 yang menampilkan 4 (empat) profil, pertama; Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menggantikan Kewarganegaraan sebagai bentuk pendidikan IPS khusus; Kedua, Pendidikan IPS terpadu untuk SD; Ketiga,  Pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep Payung sejarah, geografi dan ekonomi koperasi; dan keempat ,  Pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, ekonomi dan geografi untuk SMA, atau sejarah dan geografi untuk SPG, dan IPS (ekonomi dan sejarah) untuk SMEA / SMK.

A.2. Aplikasi Pendidikan IPS kurulum 1984 di Indonesia

Konsep pendidikan IPS dalam pelaksanaan kurikulum 1984 yang secara konseptual merupakan penyempurnaan  dari kurikulum 1975, khususnya dalam aktualisasi materi, masuknya konsep P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai materi pokok PMP (Pendidikan Moral Pancasila). Pada kurikulum 1984, PPkn merupakan mata pelajaran sosial khusus yang wajib diikuti semua siswa di SD, SMP dan SMU. Sedangkan mata pelajaran IPS diwujudkan dalam (1) Pendidikan IPS terpadu di SD kelas I s.d. VI; (2) Pendidikan IPS terkonfederasi di SLTP yang mencakup geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi; (3) Pendidikan IPS terpisah di SMU yang meliputi Sejarah Nasional dan Sejarah Umum di kelas I dan II; Ekonomi dan Geografi di kelas I dan II; Sejarah Budaya di kelas III program IPS.

A.3. Definisi Social Studies dari NCSS   tahun 1993

Sejalan dengan perkembangan kurikulum di Indonesia dan perkembangan zaman di negara maju khususnya di Amerika Serikat dan negara – Negara  Eropa, serta berkembangnya program pendidikan dan pengajaran Social Studies (pendidikan IPS) yang masuk dalam kurikulum pendidikan nasional di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia yang sedang menjalankan kurikulum 1984, maka pada tahun 1993 National Council for the Social Studies (NCSS) mengeluarkan definisi resmi yang membawa  social studies sebagai kajian yang terintegrasi dan  mencakup ilmu yang semakin luas.

NCSS (National Council for the Social Studies) pada tahun 1993 merumuskan definisi Social Studies sebagai berikut :

Social  studies is the integrated study of the social sciences and humanities to promote civis competence. Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural sciences. The primary purpose of social studies is to help young people make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world.”

(http://www.socialstudies.org/standards/execsummary.(30 September 2011) diakses jam 10.27 wita.). atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia definisi tersebut diatas  adalah sebagai berikut :

Studi sosial adalah studi terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk mempromosikan  kompetensi sipil. Dalam program sekolah, studi sosial menyediakan terkoordinasi, studi sistematis menggambarkan atas disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama dan sosiologi, serta konten yang sesuai dari humaniora, matematika , dan ilmu alam. Tujuan utama dari ilmu sosial adalah untuk membantu kaum muda membuat informasi dan keputusan beralasan untuk kepentingan publik sebagai warga masyarakat, budaya beragam demokrasi di dunia yang saling bergantung.”

NCSS menekankan pentingnya pendidikan bagi siswa yang berkomitmen untuk ide-ide dan nilai-nilai demokrasi, siswa akan terlibat dalam proses intelektual yang aktif pada kehidupan di masyarakat. Siswa sebagai warga masyarakat untuk menggunakan kemampuan pengetahuan mereka dalam memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan. NCSS memaparkan kurikulum standar untuk studi sosial menyediakan kerangka kerja yang dimusyawarahkan secara professional. NCSS pertamakali menerbitkan standar kurikulum nasional pada tahun 1994. Sejak saat itu standar kurikulum banyak digunakan diberbagai negara sebagai kerangka kerja bagi guru dan sekolah – sekolah untuk menyelaraskan kurikulum dan pembangunan dalam bidang pendidikan.

A.4. Perkembangan kurikulum sejak 1994, 2004 dan 2006 di Indonesia

Para pakar pendidikan dan ahli ilmu-ilmu sosial di Indonesia mulai serius terhadap pendidikan IPS sebagai program pendidikan di tingkat sekolah, sehingga upaya  memasukan ilmu-ilmu sosial ke dalam kurikulum sekolah agar lebih jelas lagi. Mengingat tidak semua disiplin ilmu-ilmu sosial bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah dan bisa diajarkan di tingkat sekolah, maka penyajian ilmu sosial disatukan atau secara terintegrasi atau interdisipliner ke dalam kurikulum Pendidikan IPS (social studies).

Program pendidikan dasar dan menengah (SD – SMP) penyajiannya terpadu penuh, untuk pembelajaran IPS ditingkat SMA/ MA dan SMEA  penyajiannya secara terpisah antar cabang ilmu-ilmu sosial, tetapi selalu memperhatikan keterhubungannya antara ilmu sosial yang satu dengan yang lainnya, terutama jurusan IPS di SMA atau SMEA. Sementara pada tingkat perguruan tinggi pendidikan ilmu-ilmu sosial disajikan secara terpisah atau fakultas, seperti Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fisip. Namun untuk Pendidikan IPS di FKIP / IKIP/STIKIP yang mempersiapkan calon guru, maka akan diberikan secara interdisipliner dan juga disipliner. Interdisipliner dimaksudkan adalah karena ilmu yang diperoleh calon guru tersebut nantinya untuk program pembelajaran untuk usia anak sekolah, dan secara disipiliner adalah ditujukan kepada calon guru tersebut sebagai guru nantinya yang menguasai ilmu yang diajarkan.

Kurikulum 1994 dilaksanakan secara bertahap mulai tahun ajaran 1994 -1995 merupakan pembenahan atas pelaksanaaan kurikulum 1984 setelah memperhatikan tuntutan perkembangan dan keadaan masyarakat saat itu, khususnya yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Demikian juga kebutuhan pembangunan dan gencarnya arus globalisasi, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum 1984 itu sendiri. Upaya pembaharuan kurikulum pendidikan nampak saat diadakan serangkaian Rapat Kerja Nasional Depdikbud tahun 1986 sampai dengan 1989.

Pembenahan kurikulum ini didorong oleh amanat GBHN 1988 intinya antara lain :(a) perlunya diteruskan upaya peningkatan mutu pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan; (b) perlunya persiapan perluasan wajib belajar pendidikan dasar dari enam tahun menjadi sembilan tahun dan (c) perlunya segera dilahirkan undang-undang yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia melakukan perubahan kurikulum kembali yang dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Namun pengembangan kurikulum IPS diusulkan menjadi Pengetahuan Sosial untuk merespon secara positif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembaharuan kurikulum Pendidikan IPS Tahun 2004 berbasis kompetensi atau dikenal Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menghendaki pelaksanaan program Pendidikan IPS yang powerful, hal tersebut dicirikan oleh pengembangan program Pendidikan IPS yang bermakna, integratif, berbasis nilai, menantang dan menerapkan prinsip belajar aktif. Pendidikan IPS bertujuan meningkatkan kecakapan hidup (life skills) siswa untuk menjadi kompetensi yang dapat digunakan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan IPS menurut konsep Kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi (KBK) hakekatnya Pendidikan IPS  sebagai pendidikan kewarganegaraan, pendidikan ilmu-ilmu sosial , pendidikan inquiri reflektif,  pembelajaran terpadu, dan pendidikan partisipasi sosial. Dalam pelaksanaannya, pembelajarannya, pengembangan sumber dan materinya, serta penilainnya haruslah berbasis pada pendekatan konstruktivisme yang memusatkan siswa sebagai subjek yang membangun dan mengembangkan pengetahuan dan kompetensinya secara mandiri.

Pelaksanaan Kurikulum 2006 atau dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  mengacu pada standar nasional pendidikan; standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Salah satu dari delapan standar nasional pendidikan tersebut adalah Standar Isi (SI) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum disamping Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Pelaksanaan Kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terdapat beberapa hal yang patut dicermati yaitu :

  1.  Keragaman Pelaksanaan

Pelaksanaan KTSP di sekolah-sekolah terdapat keragaman, khususnya keragaman dalam pelaksanaan di setiap jenjang. Ada sekolah yang melaksanakan sekaligus semua jenjang yaitu di SD langsung dilaksanakan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ; di SMP dari kelas VII sampai dengan kelas IX; dan di SMA dari kelas X sampai dengan kelas XII. Selain itu ada pula sekolah-sekolah yang melaksanakan secara berjenjang perkelas, misalnya di SMP pada tahun 2006 dilaksanakan hanya di kelas VII dan di kelas VIII pada tahun 2007 sedangkan di kelas IX baru akan dilaksanakan pada tahun 2008.

Begitu pula halnya di SMA, pelaksanaan di kelas X pada tahun 2006, kelas XI tahun 2007, dan kelas XII baru tahun 2008. Keragaman pelaksanaan tersebut memiliki berbagai alasan. Sekolah yang melaksanakan KTSP secara keseluruhan pada semua jenjang beralasan agar kurikulum yang dilaksanakan di sekolah tersebut seragam dan merasa siap untuk melaksanakannya. Sedangkan sekolah yang melaksanakan secara berjenjang dengan alasan mengkuti peraturan sebagaimana diatur dalam Permendiknas no. 23 yang mengatakan pelaksanaan KTSP dilakukan secara berjenjang dan membolehkan bagi sekolah yang siap untuk melaksanakan di seluruh jenjang. Alasan lainnya adalah ketidaksiapan sekolah-sekolah tersebut untuk melaksanakan KTSP secara menyeluruh pada semua jenjang.

b. Tugas guru mengajar

Guru yang mengajar IPS baik di SD, SMP dan SMA mengikuti pada   pengorganisasian materi kurikulum IPS. Pengorganisasian kurikulum IPS di SD lebih bersifat terpadu atau integrasi, jadi pelaksanaan pengajaran IPS di SD dipegang oleh satu orang guru. Perubahan pengorganisasian materi IPS pada KTSP ini adalah di SMP. IPS di SMP diorganisasikan menjadi IPS Terpadu, sehingga berimplikasi pada tugas guru yang mengajar. Dalam hal ini bagaimana guru IPS di SMP mengajar terjadi keragaman. Ada sekolah yang mengajarkan IPS di SMP dipegang oleh satu orang.

Konsekuensinya, guru tersebut harus`mengajar sejarah, ekonomi, geografi dan sosiologi. Pelaksanaan seperti itu beralasan bahwa mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang satu, bukan mata pelajaran yang dipisah-pisahkan walaupun materinya bersumber dari sejarah, ekonomi, geografi dan sosiologi. Selain itu ada pula SMP yang mengajarkan IPS, dipegang oleh beberapa orang guru sesuai dengan disiplinnya, yaitu sejarah, ekonomi, geografi dan sosiologi. Jadi pelaksanaan pengajaran IPS dibagi ke dalam empat bidang studi.

Alasan pelaksanaan yang demikian pertama ; untuk pemerataan guru mata pelajaran (sejarah, ekonomi, geografi dan sosiologi), kedua; pentingnya profesionalisme penguasaan materi oleh guru. Mata pelajaran apabila diajarkan oleh guru yang bukan disiplinnya akan menjadi kurang berkualitas, misalnya sejarah diajarkan oleh guru yang berlatar belakang pendidikan geografi atau sebaliknya. Sedangkan pengajaran IPS di SMA dalam implementasi penugasan guru tidak terjadi perubahan sebagaimana halnya di SMP, karena pengorganisasian materi IPS di SMA Kajian Kebijakan Kurikulum MP IPS – 2007  sudah terpisah-pisah secara disiplin. Jadi ada guru yang secara khusus`mengajar sejarah, ekonomi, geografi dan sosiologi.

  1. LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN IPS DALAM KURIKULUM

PENDIDIKAN DI INDONESIA

Bangsa Indonesia  dilihat dari latar belakang etnik atau kesukuan merupakan sebaran suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia dengan disatukan sebagai bangsa yang mempunyai latar belakang keaneka ragaman bahasa daerah, budaya dan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing etnik. Secara keseluruhan bangsa Indonesia saat ini dikenal sebagai bangsa yang majemuk atau heterogenitas multi etnik yang merupakan bagaian dari masyarakat yang pluralistik.

Dengan kemajemukan masyarakat tersebut pendidikan dan pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki peran yang strategis baik ditinjau dari segi akademik maupun kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dilihat dari sisi akademik pendidikan dan pengajaran IPS dapat membekali anak didik atau siswa pada pemahaman konsep-konsep dasar ilmu –ilmu sosial sebagai basis dari pendidikan dan pengajaran IPS di jenjang lembaga pendidikan atau persekolahan.

Melalui pendidikan dan pengajaran IPS siswa diharapkan memiliki bakat dan minat terhadap ilmu-ilmu sosial dan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang riil ketika mereka tamat pada jenjang persekolahan tertentu dan dapat hidup berinteraksi dalam lingkungan masyarakat sebagai insan pembangunan bangsa yang memiliki moral, pekerti yang baik dan mandiri. Keberehasilan pendidikan dan pengajaran IPS akan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan dan pengajaran IPS di Indonesia sudah mendapatkan landasan hukum yang kuat sebagaimana tertuang pada Bab III Pasal 2  UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang menegaskan bahwa : ” Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

Dengan dasar tersebut diatas pada kurikulum pendidikan dan pengajaran dibawah naungan Pendidikan Nasional terdapat kebijakan kurikulum mata pelajaran IPS , misalnya Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi satuan Pendidikan dasar dan Menengah, sedangkan untuk lembaga pendidikan tinggi melalui surat Dirjen Dikti Nomor 30/DIKTI/KEP/2003, telah ditetapkan rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di Pergurtuan Tinggi.

Untuk Pendidikan dan Pengajaran IPS pada satuan Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/Mts) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, termasuk didalamnya kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pengajaran pada satuan pendidikan IPS diberikan secara terpadu. Pada tingkat SMA/MA pelajaran IPS bermuatan akademis dan masuk pada kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

  1. Kajian Teoritis Landasan Filosofis Kurikulum Pendidikan IPS

Pengembangan suatu kurikulum haruslah memiliki landasan filosofis, dimaksudkan agar memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam implimentasinya. Filsafat pendidikan mengandung suatu nilai-nilai atau cita-cita masyarakat, berdasarkan cita-cita tersebut terdapat sebuah landasan, yang tidak lain mau dibawa kemana arah pendidikan anak didik tersebut. Dengan kata lain filsafat pendidikan merupakan pandangan hidup masyarakat.

Filsafat pendidikan menjadi landasan untuk merancang tujuan pendidikan, prinsif – prinsif  pembelajaran, serta perangkat pengalaman belajar yang bersifat mendidik. Filsafat pendidikan dipengaruhi oleh dua hal pokok (1) Cita-cita masyarakat dan (2) kebutuhan peserta didik yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai filsafat Pendidikan harus dilaksanakan dalam prilaku kehidupan sehari-hari. Dari sekian banyak alternatif landasan utama dalam mengembangkan kurikulum pendidikan salah satunya adalah Landasan Filosofis.

Secara teoritis terdapat beberapa pandangan filosofis kurikulum, Landasan Filosofis sebagaimana dipaparkan dalam “Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum  Mata Pelajaran IPS” Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum 2007, Depdiknas RI dirincikan sebagai berikut :

(1)   Esensialisme

Esensialisme; adalah aliran yang menggariskan  bahwa kurikulum harus menekankan pada penguasaan ilmu. Aliran ini berpandangan bahwa, pendidikan pada dasarnya adalah pendidikan keilmuan. Kurikulum yang dikembangkan dalam aliran esensialisme adalah kurikulum disiplin ilmu. Tujuan dari aliran esensialisme adalah menciptakan intelektualisme. Proses belajar-mengajar yang dikembangkan adalah siswa harus memiliki kemampuan penguasaan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran ini lebih banyak berperan pada guru jika dibandingkan dari siswa.

           Sekolah yang baik dalam pandangan filsafat esensialisme adalah sekolah yang mampu mengembangkan intelektualisme siswa. Implementasi mata pelajaran IPS menurut aliran esensialisme akan lebih menekankan IPS pada aspek kognitif (pengetahuan) jika dibandingkan dengan aspek afektif (sikap). Siswa belajar IPS akan lebih berorientasi pada pemahaman konsep-konsep IPS daripada penerapan materi yang ada pada IPS bagi kehidupan sehari-hari.

(2)   Perenialsme

Perenialsme; adalah aliran yang memandang , bahwa sasaran yang harus dicapai oleh pendidikan adalah kepemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan, kebenaran dan nilai yang abadi, serta tidak terkait oleh ruang dan waktu. Dalam pandangan aliran Perenialisme kurikulum akan menjadi sangat ideologis karena dengan pandangan-pandangan ini menjadikan siswa atau peserta didik sebagai warga Negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diinginkan oleh Negara. Pandangan perenialisme lebih menekankan pada Transfer Budaya (transfer of culture), seperti dalam Implementasinya pada  kurikulum IPS yang bertujuan pada pengembangan dan pembangunan jati diri bangsa peserta didik dalam rangka menuju tercapainya  integrasi bangsa. Aliran ini juga dikenal menekankan pada kebenaran yang absolut, kebenaran universal yang tidak terikat pada ruang dan waktu, aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu.

(3)   Progresivisme

Progresivisme; adalah aliran ini memandang bahwa sekolah memiliki tujuan yakni kecerdasan yang praktis dan membuat siswa lebih efektif dalam memecahkan berbagai masalah yang disajikan oleh guru atau pendidik. Masalah tersebut biasanya ditemukan berdasarkan pengalaman siswa. Pembelajaran yang harus dikembangkan oleh aliran Progresivisme adalah memperhatikan kebutuhan individual yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial-budaya dan mendorong untuk berpartisipasi aktif sebagai warga Negara dewasa, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari. Implementasi IPS dalam pandangan aliran filsafat Progresivisme adalah bagaimana mata pelajaran IPS mampu membekali  kepada siswa agar dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya kemiskinan, pengangguran, kebodohan, ketertinggalan, kenakalan remaja atau narkoba dan lainnya.

(4)   Rekonstruksionisme

           Rekonstruksionisme; adalah aliran ini berpendapat  bahwa sekolah harus diarahkan kepada pencapaian tatanan demokrasi yang mendunia. Aliran filsafat ini menghendaki agar setiap individu dan kelompok tanpa mengabaikan nilai-nilai masa lalu, mampu mengembangkan pengetahuan, teori, atau pandangan tertentu yang paling relevan dengan kepentingan mereka melalui pemberdayaan peserta didik dalam proses pembelajaran guna memproduksipengetahuan baru. Dalam pandangan aliran filsafat ini lebih menekankan agar siswa dalam pembelajaran mampu menemukan (inquiri), penemuan yang bersifat informasi baru bagi siswa berdasarkan bacaan yang ia lakukan. Pembelajaran lebih ditekankan pada proses bukan hasilnya. Aktivitas siswa menjadi perioritas utama dalam berlangsungnya pembelajaran.

Dalam implementasi pembelajaran IPS , misalnya siswa mempelajari fakta-fakta disekelilingnya, berdasarkan fakta tersebut siswa menemukan definisi mengenai sesuatu, tanpa harus didefinisikan terlebih dahulu oleh guru. Misalnya dalam pelajaran ekonomi diperkenalkan adanya fakta orang-orang yang mekakukan kegiatan jual – beli. Setelah melihat aktivitas orang-orang tersebut akhirnya siswa menemukan definisi mengenai penjualan, pembelian, penawaran, pasar, uang dan lainnya dalam aktivitas jual-beli. Dengan demikian guru tidak menjelaskan atau membuat definisi, tetapi dari fakta-fakta tersebut siswalah yang aktif melihat fakta dan dapat mendifinisikannya.

  1.  Landasan Filosofis Guru IPS dalam Perubahan Zaman

Perkembangan zaman menuntut perubahan sosial di semua lapisan masyarakat, kemajuan informasi dan teknologi global merambah negara maju dan negara sedang berkembang termasuk Indonesia saat ini. Untuk mengimbangi perkembangan dan kemajuan tersebut profil guru harus mampu melakukan seleksi aneka kecenderungan siswa dalam mengarahkan proses belajar- mengajar pendidikan IPS. Guru IPS harus pandai memanfaatkan sumber-sumber informasi dari media massa modern dan peralatan teknologi pengajaran, tetapi tetap dalam koridor kurikulum yang dipakai saat ini guru senantiasa mengikuti perkembangan dan perubahan – perubahan yang terjadi.

Secara sadar atau tidak guru IPS ikut aktif dalam tatanan kerja masa transisi yang sedang populer saat ini dalam kemajuan belajar melalui Informasi  Teknologi, paling tidak guru IPS harus dipertautkan kembali dalam keterlibatan filosofis atau filsafat yang berkembang khususnya dalam bidang pendidikan. Ada dua aliran filsafat ekstreminitas ; pertama sikap reaksioner ; adalah aliran yang paling hati-hati dan takut kepada pembaharuan; dan kedua sikap Radikal ;adalah sikap paling keranjingan  atau mendukung pembaharuan. Dengan dua sikap ekstreminitas diatas, maka guru IPS dalam pendekatan pribadi dapat menempati salah satu empat titik utama  yang terletak diantara dua ekstreminitas tersebut.

N. Daldjoeni dalam buku beliau “Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Sosial” (1992 : 37 – 38) merincikan Empat Titik Utama secara filosofis bagi kinerja guru IPS dalam melakukan seleksi diantara dua ekstreminitas perkembangan dan perubahan zaman tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Perenialisme; itu berdasarkan keyakinan adanya kebenaran yang sifatnya abadi dan mutlak. Sehubungan dengan itu sekolah bertugas membantu para siswa menemukan kebenaran-kebanaran itu. Faham ini berakar pada filsafat Thomas Aquino.

(2) Esensialisme; berisi faham bahwa ada hakekat-hakekat minimum tertentu yang harus dipertahankan sekolah. Hakekat tersebut dapat berubah-ubah dalam rentangan zaman, tetapi untuk masa tertentu hakekat itu merupakan endapan dari pengetahuan dan kebijaksanaan yang berasal dari masa lampau. Inilah yang perelu diterimakan kepada generasi sekarang di sekolah.

(3) Progresivisme; beretalian dengan faham William James dan John Dewey tentang faham ‘pragmatisme’, dimana penyelelidikan sesuatu harus dilakukan secara ilmiah. Dalam hal itu sekolah merupakan pendahulunya.

(4) Rekonstruksionisme; meskip ini  mirip  dengan Progresivisme, akan tetapi lebih maju lagi, karena secara konkrit ini lebih mendekati tujuan yang diidamkan  oleh progresivisme. Karena itu sekolah diharapkan menjadi pelopor usaha pembaharuan masyarakat. Filsafat ini dari Theodore Brameld.

  1. PENUTUP
    1. Kesimpulan

Perkembangan istilah atau nama Social Studies pertama kali dimasukan secara resmi  kedalam   kurikulum sekolah  Rugby di Inggris  pada tahun 1827,  Dr. Thomas Arnold direktur  sekolah  tersebut  adalah  orang  pertama yang  berjasa  memasukan Social Studies kedalam kurikulum sekolah.  Pada awal abad ke – 20 sebuah Komite Nasional dari The National Education Assciation memberikan rekomendasi tentang perlunya social studies dimasukan ke dalam kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah di Amerika Serikat.

Tahun 1921 berdirilah “National Council for the Social Studies “ atau disingkat ( NCSS ),  sebuah organisasi professional yang secara khusus membina dan mengembangkan social  studies  pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, serta kaitannya dengan  disiplin ilmu – ilmu  sosial  dan disiplin ilmu pendidikan sebagai program pendidikan syntectic. Pada pertemuan ilimiah dalam sebuah seminar Nasional Indonesia tentang Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu Solo Jawa Tengah, dalam paparan seminar tersebut ditawarkanlah 3 (tiga) istilah untuk dimasukan dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pertama; Istilah Pengetahuan sosial; kedua, Studi Sosial (Social Studies) dan ketiga , Ilmu Pengetahuan Sosial.

Pada tahun 1972 – 1973 sudah pernah dilakukan uji coba pertama konsep IPS masuk dipersekolahan Indonesia diterapkan pada kurikulum proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung. Kemudian secara resmi dalam kurikulum 1975 program pendidikan tentang masalah sosial dipandang tidak cukup diajarkan melalui pelajaran sejarah dan geografi saja, sehingga dilakukan reeduksi mata pelajaran mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas saat itu dimasukan mata pelajaran ilmu social serumpun atau sejenis digabung ke dalam mata pelajaran IPS. Oleh karena itu perberlakuan istilah IPS (social studies) dalam kurikulum 1975 dapat dikatakan sebagai kelahiran IPS secara resmi di Indonesia.

Tahun 1993 National Council for the Social Studies (NCSS) mengeluarkan definisi resmi yang membawa  social studies sebagai kajian yang terintegrasi dan  mencakup ilmu yang semakin luas.  NCSS memaparkan kurikulum standar untuk studi sosial menyediakan kerangka kerja yang dimusyawarahkan secara professional. NCSS pertamakali menerbitkan standar kurikulum nasional pada tahun 1994. Sejak saat itu standar kurikulum banyak digunakan diberbagai negara sebagai kerangka kerja bagi guru dan sekolah – sekolah untuk menyelaraskan kurikulum dan pembangunan dalam bidang pendidikan.

Kurikulum 1994 dilaksanakan secara bertahap mulai tahun ajaran 1994 -1995 merupakan pembenahan atas pelaksanaaan kurikulum 1984 setelah memperhatikan tuntutan perkembangan dan keadaan masyarakat saat itu, khususnya yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Pembenahan kurikulum ini didorong oleh amanat GBHN 1988 intinya antara lain :(a) perlunya diteruskan upaya peningkatan mutu pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan; (b) perlunya persiapan perluasan wajib belajar pendidikan dasar dari enam tahun menjadi sembilan tahun dan (c) perlunya segera dilahirkan undang-undang yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia melakukan perubahan kurikulum kembali yang dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Namun pengembangan kurikulum IPS diusulkan menjadi Pengetahuan Sosial untuk merespon secara positif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menghendaki pelaksanaan program Pendidikan IPS yang powerful, hal tersebut dicirikan oleh pengembangan program Pendidikan IPS yang bermakna, integratif, berbasis nilai, menantang dan menerapkan prinsip belajar aktif. Pendidikan IPS bertujuan meningkatkan kecakapan hidup (life skills) siswa untuk menjadi kompetensi yang dapat digunakan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan Kurikulum 2006 atau dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  mengacu pada standar nasional pendidikan; standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Salah satu dari delapan standar nasional pendidikan tersebut adalah Standar Isi (SI) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum disamping Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Pengembangan suatu kurikulum haruslah memiliki landasan filosofis, dimaksudkan agar memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam implimentasinya. Filsafat pendidikan mengandung suatu nilai-nilai atau cita-cita masyarakat, berdasarkan cita-cita tersebut terdapat sebuah landasan, yang tidak lain mau dibawa kemana arah pendidikan anak didik tersebut. Dengan kata lain filsafat pendidikan merupakan pandangan hidup masyarakat.

Secara teoritis terdapat beberapa pandangan filosofis kurikulum, Landasan Filosofis sebagaimana dipaparkan dalam “Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum  Mata Pelajaran IPS ” Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum Tahun 2007, Depdiknas RI dirincikan sebagai berikut  berikut : pertama; Esensialisme; adalah aliran yang menggariskan  bahwa kurikulum harus menekankan pada penguasaan ilmu Tujuan dari aliran esensialisme adalah menciptakan intelektualisme Sekolah yang baik dalam pandangan filsafat esensialisme adalah sekolah yang mampu mengembangkan intelektualisme siswa. kedua Perenialsme; adalah aliran yang memandang , bahwa sasaran yang harus dicapai oleh pendidikan adalah kepemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan, kebenaran dan nilai yang abadi, serta tidak terkait oleh ruang dan waktu. Dalam pandangan aliran Perenialisme kurikulum akan menjadi sangat ideologis karena dengan pandangan-pandangan ini menjadikan siswa atau peserta didik sebagai warga Negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diinginkan oleh Negara.

Ketiga;  Progresivisme; adalah aliran ini memandang bahwa sekolah memiliki tujuan yakni kecerdasan yang praktis dan membuat siswa lebih efektif dalam memecahkan berbagai masalah yang disajikan oleh guru atau pendidik. aliran Progresivisme adalah memperhatikan kebutuhan individual yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial-budaya dan mendorong untuk berpartisipasi aktif sebagai warga Negara dewasa, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari. Implementasi IPS dalam pandangan aliran filsafat Progresivisme adalah bagaimana mata pelajaran IPS mampu membekali  kepada siswa agar dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya kemiskinan, pengangguran, kebodohan, ketertinggalan, kenakalan remaja atau narkoba dan lainnya.

Keempat; Rekonstruksionisme; adalah aliran ini berpendapat  bahwa sekolah harus diarahkan kepada pencapaian tatanan demokrasi yang mendunia. Aliran filsafat ini menghendaki agar setiap individu dan kelompok tanpa mengabaikan nilai-nilai masa lalu, mampu mengembangkan pengetahuan, teori, atau pandangan tertentu yang paling relevan dengan kepentingan mereka melalui pemberdayaan peserta didik  dalam proses pembelajaran guna memproduksipengetahuan baru. Dalam pandangan aliran filsafat ini lebih menekankan agar siswa dalam pembelajaran mampu menemukan (inquiri), penemuan yang bersifat informasi baru bagi siswa berdasarkan bacaan yang ia lakukan. Pembelajaran lebih ditekankan pada proses bukan hasilnya. Aktivitas siswa menjadi perioritas utama dalam berlangsungnya pembelajaran.

  1. Saran – Saran

Guru IPS harus berperan aktif dalam tatanan kerja dimana saat ini sedang  dalam kemajuan belajar melalui Informasi  Teknologi, paling tidak guru IPS harus dipertautkan kembali dalam keterlibatan filosofis atau filsafat yang berkembang khususnya dalam bidang pendidikan. Ada dua aliran filsafat ekstreminitas ; pertama sikap reaksioner ; adalah aliran yang paling hati-hati dan takut kepada pembaharuan; dan kedua sikap Radikal ;adalah sikap paling keranjingan  atau mendukung pembaharuan. Dengan dua sikap ekstreminitas diatas, maka guru IPS dalam pendekatan pribadi dapat menempati salah satu  titik utama  yang terletak diantara dua ekstreminitas tersebut.

Agar jangan sampai dinilai oleh siswa sebagai guru yang kolot dan ketinggalan, sebaiknya guru atau pengajar harus banyak belajar seiring dengan kemajuan Informasi dan teknologi, karena perkembangan informasi Global membuka seluas-luasnya pelajaran di dunia maya, internet dan media massa, paling tidak guru mampu mengimbangi proses-belajar mengajar dengan memanfaatkan  peralatan teknologi sebagai alat pengajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Ansori, A., 2011. 52 Kajian Kebijakan Kurikulum Ips. [Online]. Tersedia  :http://www.slideshare.net/Dwijosusilo/52-kajian-kebijakan-kurikulum-ips [24 September 2011. Jam 18.04 WITA]

Ardhian, T., 2011. Landasan Kurikulum IPS. [Online]. Tersedia  : http://trioardhian.blogspot.com/2011/05/landasan-kurikulum-ips.html [30 sept 2011 diakses jam 16.50 wita]

Bambang A. Soekisno, R., 2007. Bagaimanakah Perjalanan Kurikulum Nasional (pada Pendidikan Dasar dan Menengah) ?. [Online]. Tersedia  : http://rbaryans.wordpress.com/2007/05/16/bagaimanakah-perjalanan-kurikulum-nasional-pada-pendidikan-dasar-dan-menengah/ [30 Sept 2011 diakses jam 15.03 wita]

Daldjoeni, N., 1992. Dasar –dasar Ilmu Pengetahuan Sosial, Bandung : Penerbit Alumni

Depdiknas, 2007. Naskah Akdemik Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum 2007. Jakarta: Depdiknas.

Gunawan, 2009. Filosofi Dasar dalam Pengembangan Kurikulum Sekolah. [Online]. Tersedia  : http://bloggersumut.net/pendidikan/filosofi-dasar-dalam-pengembangan-kurikulum-sekolah [30 Sept 2011 diakses jam 15.10 wita]

Haslinda, 2010. Makalah Pendidikan IPS. [Online]. Tersedia  : (http ://haslindafadillah,blogspot.com/2010/11/makalah-pendidikan-ips.html [27 Sept 2011 diakses jam 20.44.wita]

Liewie, 2009. Filosofi Pendidikan. [Online]. Tersedia  : http: //id.shvoong.com/humanities/philosophy/1947159-filosofi-pendidikan/ [27 September 2011 diakses jam 16.40 Wita]

NCSS, 2000. National Standar for Social Studies Teachers :Executive Summary. [Online]. Tersedia  : http://www.socialstudies.org/standards/execsummary [30 Sept 2011 diakses jam 10.34 wita]

Rijono, 2008. Kurikulum 2004 (KBK) & Kurikulum 2006 (KTSP) Memang Berbeda Secara Signifikan. [Online]. Tersedia  : http://rijono.wordpress.com/2008/02/28/kurikulum-2004-kbk-kurikulum-2006-ktsp-memang-berbeda-secara-signifikan/ [30 Sept 2011 diakses jam 14.38 wita]

Sukadi, 2004. Pendidikan IPS yang Powerful dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi. Laporan Penelitian.Singaraja: IKIP negeri Singaraja.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s