PERSPEKTIF EKUITAS DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN

Standar


 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang masih mengalami berbagai proses pembangunan. Di sektor pendidikan, Indonesia masih kurang mengembangkan SDM yang dimiliki masyarakat. Buktinya, dalam sebuah survei mutu pendidikan, Indonesia menempati urutan ketiga dari bawah di antara 40 negara lain. Sistem pendidikan di Indonesia selalu disesuaikan dengan kondisi politik dan birokrasi yang ada. Padahal menurut kami, itu bukanlah masalah utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang lebih penting adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan, termasuk kurangnya pemerataan pendidikan, terutama di daerah tertinggal.

Fenomena yang ada di Indonesia cukup ironis. Banyaknya lulusan sekolah tingkat menengah dan perguruan tinggi setiap tahunnya, ternyata tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan yang disediakan. Hal itu jelas menambah jumlah pengangguran di Indonesia.  Bahkan angka pengangguran mencapai 9,5 % per tahun. Untuk menuju pemerataan pendidikan yang efektif dan menyeluruh, kita perlu mengetahui beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi sektor pendidikan kita. Permasalahan itu antara lain mengenai keterbatasan daya tampung, kerusakan sarana prasarana, kurangnya tenaga pengajar, proses pembelajaran yang konvensional, tidak meratanya penyelenggaraan pendidikan, distribusi anggaran yang tidak merata serta tidak terjangkaunya akses pendidikan bagi masyarakat terpencil dan keterbatasan anggaran.

Keterbatasan daya tampung sangat berpengaruh dalam proses pemerataan pendidikan. Banyak sekolah yang memiliki daya tampung tidak seimbang dengan jumlah murid yang diterima saat penerimaan murid baru. Akibatnya, proses belajar mengajar pun menjadi kurang maksimal. Di Indonesia, kuota siswa dalam satu kelas masih terlalu banyak. Negara-negara maju seperti Austaralia hanya mendidik sekitar 20 siswa dalam satu kelas. Jika kita bandingkan, berarti kuota siswa di Indonesia dalam sekelas adalah dua kali lipat dibanding Australia. Itulah salah satu faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya proses belajar-mengajar.
Sebenarnya hal itu masih berkaitan dengan jumlah tenaga pengajar yang ada. Sekolah yang ada di beberapa daerah yang masih tertinggal mempunyai masalah dengan keterbatasan tenaga pengajar. Kurang optimalnya pelaksanaan sistem pendidikan di lapangan disebabkan sulitnya menyediakan guru-guru berkualitas untuk mengajar di daerah-daerah. Aksesbilitas atau daya tampung yang tersedia di Indonesia hanya mencapai separuh dari jumlah siswa yang ada. Dengan adanya ketimpangan tersebut maka secara otomatis akan menjadi problem akses pendidikan bagi masyarakat dan tingginya angka anak yang putus sekolah.

Tahun 2008, pemerintah telah menyisihkan sekitar 20% dana APBN untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerataan pendidikan hingga daerah-daerah tertinggal tentu membutuhkan anggaran dana yang tidak sedikit. Dana BOS yang disediakan oleh pemerintah merupakan bentuk perhatian pemerintah akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi setiap orang. Meskipun belum dapat terealisasikan sepenuhnya, akan tetapi hal itu sudah cukup meminimalisasi biaya yang dikeluarkan masyarakat terutama yang berekonomi menengah ke bawah.

Dari beberapa permasalahan tersebut melalui tulisan ini kami mengambil rung lingkup “ keadilan pendidikan, pemerataan pendidikan, peran pemerintah terhadap pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengakses pendidkan”. Merujuk pada buku “Ekonomi Sumber Daya Manusia” Karangan Prof. Dr. Sudarman Danem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Ekuitas Dan Pemerataan Pendidikan

Ekuitas atau keadilan pendidikan termasuk dalam skema pemerataan kesempatan. Pemerataan kesempatan pendidikan (equality of educational opportunity) menggamit dimensi aksesibiltas pendidikan (educational accessibility) dan ekuitas atau keadilan pendidikan (educational equality) itu sendiri. Secara prinsip, keadilan pendidikan bermakna bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Namun demikian, karena faktor-faktor cultural, perbedaan individual, bias jender, kemampuan ekonomi keluarga, lingkungan geografis dan lainnya, meskipun terbuka hak dan peluang yang sama, selalu memunculkan akses populasi untuk menerima layanan pendidikan dan pembelajaran secara layak.

Menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  (SK Mendiknas) No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, pendidikan  akademik bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memeliki kamampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau kesenian, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Adapun pendidikan professional bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan professional dalam menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi dan/atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Kemampuan institusi pendidikan untuk mengembangkan potensi akademik dan potensi vokasional peserta didik menjadi prasyarat bagi dihasilkannya SDM yang bermutu.

 

2.2. Kepedulian Pemerintah Pada Ekuitas Pendidikan      

Tujuan penetapan kebijakan ekuitas atau keadilan pendidikan dasar sebagai prioritas adalah semua anak usia sekolah dan anak didik yang sedang studi pada jenjang ini dapat belajar secara efektif dan memperoleh keterampilan-keterampilan dasar (equire basic skill) sebagai bekal hidup. Dengan demikian, setidaknya sampai sekarang, keadilan pendidikan mestinya lebih banyak difokuskan pada jenjang pendidikan dasar (primary and/basic education) ketimbang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kecuali bagi masyarakat dan Negara-negara yang sudah mapan secara ekonomi.

Pemerintah harus memeliki dua kepedulian utama untuk mencapai tingkat ekuitas dalam pendidikan. Pertama, untuk menggaransi bahwa setiap orang dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Perolehan yang didapat oleh anak didik yang menamatkan pendidikan dasar merupakan kompetensi dasar yang harus ada agar berfungsi secara efektif di masyarakat. Berbekal keterampilan dasar untuk hidup, lulusan pendidikan dasar diharapkan dapat melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi.

Kedua, untuk menjamin siswa-siswa yang potensial tidak terhalang aksesnya pada pendidikan karena mereka miskin, wanita, dari etnis minoritas, bermukim di wilayah terpencil secara geografis (live in geografhically remote regions) atau memeliki kebutuhan-kebutuhan  khusus dilihat dari perspektif pendidikan.

            Bank Dunia berpendapat bahwa peningkatan status pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, remaja putri, dan penduduk asli yang bermukim di daerah-daerah terpencil akan membantu mereka dalam memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi dan mereduksi kemeskinan.

Data hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2011, mencatat Norwegia, Australia, dan Belanda menempati tempat teratas negara terbaik di dunia tahun ini didasarkan pada kriteria kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Yang juga masuk sepuluh besar terbaik daftar yang dikeluarkan badan PBB untuk masalah pembangunan (UNDP) ini adalah Amerika Serikat, Selandia Baru, Kanada, Irlandia, Jerman, dan Swedia.

Namun ketika daftar ini disusun ulang didasarkan pada kriteria pemerataan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan di dalam negeri, beberapa negara maju terpental dari daftar sepuluh terbaik. AS misalnya turun dari posisi empat ke posisi 26 sementara Korea Selatan turun dari posisi 15 ke posisi 32. AS turun jauh karena faktor pemerataan pendapatan. UNDP mengatakan IPM mengalami kenaikan besar sejak 1970 yang berarti ada kemajuan besar di bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan di seluruh dunia.

Catatan UNDP menunjukkan 72 negara mengalami perkembangan pesat dalam lima tahun terakhir. Mereka adalah Kuba (naik sepuluh peringkat ke posisi 51), Venezuela, dan Tanzania. Kedua negara ini masing-masing naik tujuh posisi ke peringkat 73 dan 152. UNDP juga mencatat dua negara mengalami penurunan, yaitu Kuwait (turun delapan posisi ke peringkat 63) dan Finlandia (turun tujuh posisi ke peringkat 22).

Seperti dikutip dari BBC, dari 187 negara yang disurvei, Indonesia berada di peringkat 124, jauh di bawah Brunei (posisi 33) dan Malaysia (61). Namun pencapaian Indonesia masih lebih baik dibandingkan Vietnam (peringkat 128), Laos (peringkat 138), dan Burma (peringkat 149). Survei UNDP ini menempatkan Republik Demokratik Kongo, Niger, dan Burundi di tempat terbawah (http://mediaanakindonesia.wordpress.com/2011/11/04).

Menurut Mendiknas (Muhammad Nuh), Indonesia yang terhampar dari Eropa barat-timur dengan sekitar 500 kota/kabupaten, menyimpan banyak problema pendidikan. Salah satu permasalahan tersebut sekaligus Pekerjaan Rumah (PR) bagi bangsa Indonesia adalah “Buta Hurufau buta aksara”.

Saat ini (2011) Kemendiknas mencatat, sebanyak 8,3 juta orang (1%) dari jumlah penduduk menyandang buta aksara. Dua kabupaten terpadat dengan buta aksara di atas 150.000 yakni, Kabupaten Jember (220.500 orang) dan Indramayu (150.500 orang). Sementara itu, pada 2011 ini, Global Monitoring Report (GMR) mencatat, masih ada 796 juta penghuni planet bumi yang buta aksara. Dua per tiga di antaranya (atau 570 juta) tinggal di 10 negara yakni, Indonesia, Kongo, Brazil, Mesir, Ethiopia, Nigeria, Bangladesh, Pakistan, China, dan India.

Pada laporan GMR 2011 yang mengutip data 2009, Indonesia dicatat menyumbang 1,6% dari jumlah tuna aksara terpadat di dunia. Jumlah yang kecil dibandingkan China (8,3%), dan sangat kecil disandingkan India (36%).

Kenyataan ini menunjukkan bahwa 1dri 6 penduduk dunia yang berusia 15 tahun ke atas masih buta aksara. Sedangkan di Indonesia, sekitar 1 dari 21 orang dewasa masih buta aksara. Fakta lain, angka buta aksara di negeri ini dominasi perempuan yakni, dua per tiga dari total penyandang buta aksara (http://www.surabayapost.co.id).

2.3. Strategi Mewujudkan Ekuitas Pendidikan

Pemerintah mengambil peran paling dominan dalam menciptakan ekuitas pendidikan. Sekalipun demikian, upaya membangun pendidikan yang memenuhi kriteria ekuitas itu akan lebih cepat membuahkan hasil jika ditunjang oleh kesadaran masyarakat.

Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan ekuitas jenjang pendidikan dasar menggamit langsung dua dimensi.

Pertama, membuka peluang luas bagi anak usia jenjang pendidikan dasar untuk diterima di lembaga sekolah dengan perlakuan yang adil. Keadilan dimaksu dadalah menghilangkan sama sekali atau setidaknya seoptimal mungkin adanya bias jender, status social-ekonomi, dan keterisolasian secara geografis.

Kedua, penyediaan anggaran yang mencukupi bagi terwujudnya inisiatif keadilan disertai ukuran-ukuran khusus secara material pendidikan, sehingga peserta didik dapat mencapai perolehan pembelajaran pada tingkat kemampuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk secara aktif dapat berperan pada system social dan kelembagaan ekonomi.

Kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang mencukupi dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip keadilan di bidang pendidikan didasari pertimbangan bahwa sebagian masyarakat sama sekali tidak dapat membayar biaya atau karena keluarga sama sekali tidak dapat terhindar dari kehilangan pekerjaan. Sementara itu, ’’ukuran-ukuran khusus’’ bermakna bahwa konsentrasi pemerintah harus terfokus pada jenjang pendidikan dasar, khususnya sekolah dasar. Menurut Bank Dunia, pemerintahan suatu Negara harus mampu mengambil kebijakan khusus. Beberapa kebijakan dimaksud meliputi ;

ü  Berani merekrut guru wanita untuk menentukan model-model peran bagi remaja putri;

ü  Membuat pendidikan khusus yang terjangkau;

ü  Menggunakan dua bahasa atau lebih di daerah-daerah yang memiliki diversitas linguistik;

ü  Menyelenggarakan program perbaikan kesehatan;

ü  Mengadakan perbaikan nutrisi penduduk.

Dalam skema Bank Dunia, kebijakan ekuitas pendidikan melibatkan beberapa factor dominan, yaitu

ü  Ukuran-ukuran financial

ü  Ukuran-ukuran khusus

ü  Remaja putri sebagai target utama

ü  Diversitas bahasa

ü  Kelompok-kelompok lain yang tidak diuntungkan.

Bagi keluarga miskin, biaya langsung dan tidak langsung masih dirasakan terlalu mahal untuk menggaransi pendaftaran anak-anaknya ke sekolah, dan juga untuk keperluan operasional belajar. Biaya langsung tersebut sangat besar untuk ukuran keluarga miskin, sementara pemerintah secara umum tidak selalu dapat menyediakannya. Kalaupun dana pemerintah tersedia untuk itu, system distribusinya sangat sulit, khususnya di daerah-daerah penduduk yang bermukim secara nomaden atau sangat terisolasi. Biaya-biaya untuk keperluan operasional pendidikan mencakup :

ü  Biaya transportasi

ü  Pembelian buku

ü  Pembelian lembar kerja siswa

ü  Pembelian seragam sekolah

ü  Pembelian alat-alat tulis

ü  Pembelian untuk kegiatan belajar ekstrakelas dan lain-lain.

 

2.3.1        Ukuran-Ukuran Khusus

Ukuran-ukuran khusus (special measures) berkaitan dengan kebutuhan untuk merangsang remaja putri bersekolah. Beberapa negara membuat program khusus bagi remaja putrid, seperti yang dilakukan di Bangladesh dan Brazil. Di Bangladesh dilembagakan program penyadaran pendidikan bagi komunitas perempuan (commonityfemale education awareness program). Di Brazil dilembagakan Pacto Fela Infacia untuk anak-anak yang tidak diuntungkan (Nation at Risk)  termasuk remaja putri. Menurut Colletta dan Parkens (1995) usaha-usaha menciptakan ekuitas dilihat dari perspektif ukuran-ukuran khusus dapat dilakukan dengan membuat perubahan dalam hal :

ü  Lukasi sekolah

ü  Pengaturan jadwal belajar

ü  Penataan staf

ü  Pengemasan isi pembelajaran

ü  Pengaturan biaya langsung disesuaikan dengan kondisi sosial dan material.

 

2.3.2        Remaja Putri sebagai Target

Pada banyak negara dan komonitas, remaja putri hampir selalu dinomorduakan dalam skema pendidikan persekolahan. Salah satu cara yang ditempuh adalah merekrut sebanyak mungkin guru wanita, sehingga mereka menjadi model peran yang dapat merangsang remaja putri untuk bersekolah.

2.3.3        Populasi Khusus

Program-program khusus untuk meningkatkan nutrisi dan kesehatan bagi anak-anak sekolah dapat membuka akses dan keadilan untuk menempuh pendidikan. Termasuk dalam skema populasi khusus ini adalah anak-anak dari kelompok minoritas, anak-anak yang tidak diuntungkan, anak-anak yang berisiko, dan kelompok anak abnormal. Pembiayaan pendidikan bagi anak-anak yang tidak normal ini umumnya mahal sehingga digiring ke arah pendidikan dengan pendekatan berbasis komunitas.

 

2.3.4        Diversitas Bahasa

Pada bangsa-bangsa atau suku bangsa yang bersifat multibahasa, menggunakan dua bahasa pengantar sangat mendongkrak kemampuan anak didik di bidang membaca pemahaman. Awalnya, anak-anak belajar dengan menggunakan bahasa ibu untuk kemudian mentransfer keterampilan membaca ke bahasa kedua.

2.4. Kesamaan dan Ketidak adilan Distribusi

            Ekuitas pendidikan berkaitan dengan aspek distribusi, terutama distribusi anggaran pendidikan menurut justifikasi tertentu. Distribusi anggaran pendidikan biasanya dianalisi dengan terlebih dahulu memperlihatkan frekuensi kemunculan nilai yang berbeda dari variabel antar kelompok yang berbeda pula dalam suatu kelompok masyarakat.

2.5. Jenis-Jenis Keadilan Pendidikan

Ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kelompok tertentu di negara-negara berkembang memperoleh akses pendidikan secara baik. Sebaliknya, di negara-negara berkembang lain, sebagian komunitas memiliki akses rendah terhadap pendidikan. Perbedaan itu dapat dikelompokkan atas beberapa dimensi, yaitu :

  • Jenis kelamin
  • Latar belakang sosial
  • Latar belakang ekonomi
  • Daerah pedesaan dan perkotaan
  • Perbedaan ras
  • Perbedaan bahasa
  • Perbedaan agama

Di beberapa negara, tingkat penerimaan siswa berbeda antara daerah dengan kota. Oleh karena itu, distribusi pendidikan bergantung pada cara pendududknya dikelompokkan dan partisipasi pendidikan diukur atau dinilai.

Ada tiga jenis keadilan pendidikan, yaitu ;

  1. Keadilan secara horizontal yaitu perlakuan (treatment) yang sama terhadap orang kelompok atau institusi yang sama.
  2. Keadialn secara vertikal, yaitu perlakuan yang berbeda untuk orang-orang, kelompok, atau lembaga yang berbeda.
  3. Keadilan pendidikan secara terintegrasi, beranjak dari asumsi bahwa ketidakadilan pada suatu generasi tidak selalu abadi.

2.6. Faktor Geografis Penerimaan Siswa

            Faktor geografis atau daya jangkau berpengaruh langsung terhadap pemerataan dan keadilan di bidang pendidikan. Realitas menunjukkan, makin terpencil suatu daerah, makin sulit masyarakat daerah tersebut untuk disentuh dengan layanan pendidikan yang baik, kesadaran masyarakat akan pendidikan rendah, di samping mereka hidup dalam daerah kemiskinan. Kondisi inilah yang antara lain memunculkan fenomena ketidakadilan atau ketimpangan fasilitas pendidikan di negara-negara berkembang.

Sumber daya pendidikan  tidak dibagi sama antara desa dan kota, antara laki-laki dan perempuan, dan antara kelompok sosial yang berbeda. Ketidakadilan tersebut dapat dikurangi atau direduksi dengan mengalokasikan sumber daya ekstra kepada daerah atau kelompok yang pailng dirugikan, misalnya dalam bentuk dana alokasi khusus. Kebijakan tersebut tidak cukup karena yang paling dominan adalah membangun kesadaran masyarakat akan kesejatian makna pendidikan.

Tingkat ketidakadialan distribusi kesempatan pendidikan sangat bervariasi di banyak negara, termasuk di Indonesia yang wilayahnya sangat luas dan kondisi geografisnya sangat beragam. Di beberapa negara, distribusi pendidikan sedikit lebih adil, namun di negara lainnya, penerimaan siswa atau alokasi tempat sekolah sangat bervariasi antara provinsi, distrik, kabupaten, kota, dan desa serta antara laki-laki dan perempuan dan lainnya. Hal ini memunculkan ketidakadilan dalam alokasi dana yang diterima oleh siswa untuk tiap-tiap sekolah. Keadaan ini menggiring kita untuk sampai pada kesimpulan bahwa negara dengan tingkat partisipasi  yang relatif tinggi cenderung mempunyai distribusi siswa yang relatif sama. Sebaliknya, negara-negara dengan penerimaan siswa yang rendah secara nasional mempunyai distribusi penerimaan yang tidak sama.

Menurut Mass dan Criel (1982), tingkat ketidakmerataan relatif dalam alokasi kesempatan pendidikan secara negatif berkorelasi dengan tingkat absolut dari pembagian layanan sosial. Pemikiran tersebut mempunyai implikasi penting bagi keputusan untuk melakukan investasi pada fasilitas pendidikan. Jika suatu negara berhasil meningkatkan tingkat rata-rata penerimaan siswa, ketidakadilan secara menyeluruh dapat dikurangi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan        

Ekuitas atau keadilan pendidikan termasuk dalam skema pemerataan kesempatan. Pemerataan kesempatan pendidikan (equality of educational opportunity) menggamit dimensi aksesibiltas pendidikan (educational accessibility) dan ekuitas atau keadilan pendidikan (educational equality) itu sendiri. Secara prinsip, keadilan pendidikan bermakna bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Faktor-faktor kultural, perbedaan individual, bias jender, kemampuan ekonomi keluarga, lingkungan geografis dan lainnya, meskipun terbuka hak dan peluang yang sama, selalu memunculkan akses populasi untuk menerima layanan pendidikan dan pembelajaran secara layak.

Tujuan penetapan kebijakan ekuitas atau keadilan pendidikan dasar sebagai prioritas adalah semua anak usia sekolah dan anak didik yang sedang studi pada jenjang ini dapat belajar secara efektif dan memperoleh keterampilan-keterampilan dasar (equire basic skill) sebagai bekal hidup.

Bank Dunia berpendapat bahwa peningkatan status pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, remaja putri, dan penduduk asli yang bermukim di daerah-daerah terpencil akan membantu mereka dalam memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi dan mereduksi kemeskinan.

Faktor geografis atau daya jangkau berpengaruh langsung terhadap pemerataan dan keadilan di bidang pendidikan. Realitas menunjukkan, makin terpencil suatu daerah, makin sulit masyarakat daerah tersebut untuk disentuh dengan layanan pendidikan yang baik, kesadaran masyarakat akan pendidikan rendah, di samping mereka hidup dalam daerah kemiskinan. Kondisi inilah yang antara lain memunculkan fenomena ketidakadilan atau ketimpangan fasilitas pendidikan di negara-negara berkembang.

3.2. Saran

Perlunya tata kelola dan pencitraan pendidikan melalui penguatan kegiatan dalam manajemen pendidikan.

Jika alokasi dana untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN, 12% dialokasikan untuk program pemerataan pendidikan, 6% untuk program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dan 2% untuk program manajemen pendidikan.

 

 

             

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Beeby, C.E 1981. Pendidikan di Indonesia. Jakarta : LP3ES

DIPDIKBUD, 19994. Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Menjelang Era Tinggal Landas. Jakarta: Dipdikbud

Sudarman, Danim, 2004. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Bandung : CV. Pustaka Setia

http://mediaanakindonesia.wordpress.com/2011/11/04/daftar-lengkap-indeks-pembangunan-manusia-di-dunia-2011/

http://www.paudni.kemdiknas.go.id/dikmas/index.php/component/content/article/93-artikel/1049-hari-aksara-internasional-raih-penghargaan-pengentasan-buta-huruf-.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Melek_aksara

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s